Page 548 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

KUOTA ONLINE TIPIS, PENDAFTARAN PRAKERJA OFFLINE BELUM DIBUKA

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pendaftaran calon
peserta Kartu Prakerja secara luar jaringan alias offline belum dibuka meski aturan
penyelenggaraan sudah ada.

Aturan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja secara offline tertuang dalam Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui
Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Aturan itu sudah ada sejak 4 Agustus 2020.

Selain itu, aturan teknis juga sudah dirilis, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17
Tahun 2020 tentang Proses Bisnis, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Penetapan Penerima
Kartu Prakerja dengan Cara Luar Jaringan. Aturan itu berlaku sejak 23 September 2020.
Sayangnya, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Komite Kartu Prakerja, ternyata kuota kepesertaan sudah hampir habis. Hal ini terjadi karena
pemerintah membuka pendaftaran calon penerima program melalui dalam jaringan atau online
secara berturut-turut pada beberapa waktu terakhir dengan total 10 gelombang.
"Ternyata kuota kartu prakerja sudah hampir habis karena pendaftar yang melalui sistem daring
sangat banyak. Oleh karena itu, hingga saat ini kami belum membuka pendaftaran luar jaringan
yang baru melalui Dinas Ketenagakerjaan daerah," kata Ida kepada CNNIndonesia.com , Kamis
(1/10).

Sampai saat ini, Ida juga belum bisa memastikan kapan sekiranya pendaftaran Kartu Prakerja
secara offline bisa dilakukan. Sebab, belum ada kepastian kuota dari Kemenko Perekonomian.

Begitu juga soal kepastian apakah calon penerima Kartu Prakerja secara offline bisa mengisi
kekosongan kuota dari sejumlah peserta program yang statusnya dicabut beberapa waktu lalu.
Jumlahnya berkisar 180 ribu penerima.

"Masih menunggu perkembangan dari Kemenko, apakah ada kuota atau dana tambahan untuk
memfasilitasi pendaftaran kartu prakerja secara luar jaringan," jelasnya.

Kendati begitu, Ida bilang saat ini sebenarnya sudah ada beberapa data calon penerima Kartu
Prakerja secara offline yang dikantongi Kementerian Ketenagakerjaan.

Data itu, sambungnya, berasal dari jumlah pekerja yang terdampak pandemi virus corona atau
covid-19, yang sempat didata oleh kementerian/lembaga dan Disnaker di daerah sejak awal
pandemi berlangsung.
Data pekerja yang terdampak itu pun sudah dilaporkan kementerian/lembaga dan Disnaker ke
Kemnaker. Bahkan, juga sudah direkomendasikan ke Kemenko Perekonomian sebagai calon
penerima Kartu Prakerja di awal-awal gelombang pendaftaran program. "Kemnaker meneruskan
data yang sudah masuk terutama data yang diinput dari Disnaker," tuturnya.

Hanya saja, data calon peserta itu belum ditindaklanjuti oleh Kemenko Perekonomian.
Alasannya, lagi-lagi karena kuota program terbatas setelah perekrutan calon penerima dari
sistem pendaftaran online.
"Upaya kami saat ini adalah agar data tenaga kerja yang terdampak covid-19 yang telah kami
sampaikan ke Kemenko Perekonomian untuk segera ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja
secara luar jaringan," jelasnya.

547