Page 162 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Pengamat: Kericuhan Buruh di Banten Bakal Meluas ke Seluruh Provinsi
di Indonesia
Nama Media gonews.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.gonews.co/berita/baca/2021/12/25/pengamat-kericuhan-
buruh-di-banten-bakal-meluas-ke-seluruh-provinsi-di-indonesia
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-25 13:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Adib Miftahul (Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN)) Kita bisa melihat, pertama Anies
menetapkan sesuai dengan keinginan buruh, lalu ditolak buruh diserahkan kembali ke Pusat.
Selanjutnya Anies menetapkan kenaikan 5,6% yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

negative - Adib Miftahul (Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN)) Kalau Anies menetapkan upah
buruh tapi tak sesuai dengan peraturan Pusat, dia ngikutin siapa?

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Banten misalnya, kita tahu sikap Gubernur
Banten Wahidin Halim yang menolak merevisi UMP karena dia mengikuti aturan main dari
Pemerintah Pusat. Dia pun sadar betul bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk melakukan
revisi, karena berpotensi melanggar penetapan aturan pemerintah pusat yang berujung pada
perkara hukum

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Saya pikir, sudah saatnya juga pemerintah
pusat mengambil sikap tegas terhadap Gubernur yang mbalelo, agar kejadian di Banten tidak
meluas ke provinsi lainnya

Ringkasan

Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan pendudukan kantor Gubernur Provinsi Banten beberapa
hari yang lalu, diprediksi akan meluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Pasalnya, sikap Gubernur
dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, tidak konsisten.
Hal ini karena, ada Gubernur yang memanfaatkan isu upah minimum provinsi sebagai komoditas
politik demi meraup suara pada Pilpres 2024 mendatang.

161