Page 177 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 177
Ringkasan
Presiden Konfederasai Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan revisi kenaikan
upah minum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari semula 0,8 persen menjadi 5,1 persen
sudah sesuai dengan pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rasa keadilan bagi
kaum buruh.
PERTIMBANGKAN RASA KEADILAN, KSPI MINTA KEPALA DAERAH TIRU ANIES
SOAL UMP
Presiden Konfederasai Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan revisi kenaikan
upah minum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari semula 0,8 persen menjadi 5,1 persen
sudah sesuai dengan pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rasa keadilan bagi
kaum buruh.
"Jadi ketika Gubernur Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) menaikkan UMP DKI
sebesar 5,1 persen sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain,
Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan," ucap Siad Iqbal
kepada TIMES Indonesia di Jakarta, Jumat (24/12/2021).
Menurutnya, penghitungan upah minimun dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak sejalan dengan amar putusan MK poin ketujuh dalam uji
materi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.
Merujuk amar putusan MK poin ketujuh tersebut menyatakan, menangguhkan segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
"Dalam PP No 36/2021 tentang Pengupahan Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa penetapan upah
minimum adalah kebijakan strategis. Jadi seluruh gubernur dalam menaikan UMP harus
mengabaikan PP No 36. Itu pula yang menjadikan Gubernur Anies merevisi UMP DKI naik 5,1
persen," ungkap Said Iqbal.
Apalagi, demikian lanjut Said Iqbal, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen tersebut
disambut baik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
"Sikap Menteri Bapenas menyatakan setiap kenaikan UMP/UMK 5 persen secara nasional akan
meningkatkan pertumbuhan daya beli konsumsi Rp 180 triliun yang ujungnya justru
menguntungkan pengusaha juga. Serta kenaikan UMP/UMK yang layak akan memberikan rasa
keadilan," tutur dia.
Atas dasar itu, pihaknya meminta seluruh gubernur di Tanah Air merevisi kenaikan nilai upah
minimum sesuai rekomendasi bupati maupun wali kota. Said Iqbal lalu menyinggung sejumlah
bupati dan wali kota yang sudah memberikan rekomendasi kenaikan UMK yang lebih tinggi
kepada gubernur.
"Misalnya, Bupati Karawang disebut merekomendasikan kenaikan UMK mencapai 6,7 persen,
Wali Kota Tangerang 6 persen, serta Bupati dan Wali Kota Bekasi 5,7 persen," beber Said Iqbal.
Di siai lain, Said Iqbal menyebut kenaikan UMP di Indonesia sebesar 0,8 persen jauh lebih rendah
dibandingkan negara-negara ASEAN. Dia mencontohkan kenaikan UMP di sejumlah negara,
176
