Page 180 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 180
Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, jelasnya.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis
meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu,
monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus atau investigatif.
Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya
digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pungkasnya.
179
