Page 179 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 179
Judul Kemnaker Siap Terapkan dan Awasi Pengupahan pada 2022 Sesuai PP
No. 36
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1838856/kemnaker-
siap-terapkan-dan-awasi-pengupahan-pada-2022-sesuai-pp-no-36
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-12-25 10:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama, kata Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).
KEMNAKER SIAP TERAPKAN DAN AWASI PENGUPAHAN PADA 2022 SESUAI PP NO.
36
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama, kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja atau buruh
bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja
yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan
diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah, ucapnya.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit. Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah
harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
178
