Page 244 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 244

Judul               KSPI Desak Kepala Daerah Ikuti Anies untuk Revisi UMP dan UMK 2022
                Nama Media          moeslimchoice.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.moeslimchoice.com/read/2021/12/24/57027/kspi-desak-
                                    kepala-daerah-ikuti-anies-untuk-revisi-ump-dan-umk-2022
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-24 22:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1
              persen sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies
              tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan

              neutral  -  Mirah  Sumirat  (Presiden  ASPEK  Indonesia)  Kami  terus  mendorong  seluruh  kepada
              daerah, Gubernur Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur juga, untuk tidak menetapkan
              atau menghitung UMP 2022 berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker


              Ringkasan

              Presiden  KSPI  Said  Iqbal  mengatakan  revisi  ini  perlu  dilakukan  karena  perhitungan  upah
              minimum  dengan  formula  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan  tidak  sejalan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Selain  itu,  besaran
              kenaikan dengan formula itu tidak mencerminkan keadilan seperti yang diungkapkan Anies.



              KSPI DESAK KEPALA DAERAH IKUTI ANIES UNTUK REVISI UMP DAN UMK 2022

              Presiden  KSPI  Said  Iqbal  mengatakan  revisi  ini  perlu  dilakukan  karena  perhitungan  upah
              minimum  dengan  formula  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan  tidak  sejalan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Selain  itu,  besaran
              kenaikan dengan formula itu tidak mencerminkan keadilan seperti yang diungkapkan Anies.

              "Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sangat rasional. Karena hal
              ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku,
              sesuai hasil perhitungan," ucap Said dalam keterangan resmi, Jumat (24/12).

              Apalagi, kenaikan UMP DKI sekitar 5 persen mendapat dukungan dari Menteri Perencanaan dan
              Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas  Suharso  Monoarfa.  Sebab,  menurutnya,  kenaikan


                                                           243
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249