Page 240 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 240
Judul Pemerintah Akan Awasi Penentuan Kenaikan UMP oleh Kepala Daerah
Nama Media teropongsenayan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL http://www.teropongsenayan.com/126582-pemerintah-akan-awasi-
penentuan-kenaikan-ump-oleh-kepala-daerah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 23:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita tunggu pergub-nya, kalau sudah ada
langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). Jadi begitu pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan
langsung lakukan gugatan
Ringkasan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan UMP dari 0,8%
menjadi 5,1% menimbulkan kegaduhan. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri
dalam keterangan resmi, Jumat (24/12/21) mengatakan akan mengawasi tindak-tanduk kepala
daerah dalam penanganan upah.
PEMERINTAH AKAN AWASI PENENTUAN KENAIKAN UMP OLEH KEPALA DAERAH
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan UMP dari 0,8%
menjadi 5,1% menimbulkan kegaduhan.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Jumat
(24/12/21) mengatakan akan mengawasi tindak-tanduk kepala daerah dalam penanganan upah.
239
