Page 235 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Kisruh UMP : Kemnaker Wajibkan Kepala Daerah Patuhi PP
Pengupahan
Nama Media koranpagionline.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://koranpagionline.com/2021/12/25/kisruh-ump-kemnaker-
wajibkan-kepala-daerah-patuhi-pp-pengupahan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-25 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama

positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya angkat bicara menyikapi kisruh Upah
Mimimum Provinsi (UMP) yang meruncing pasca Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi
dan menambah kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 persen. Keputusan Anies tersebut menuai
polemik di kalangan pengusaha. Melalui Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, Kemnaker
menegaskan, semua kepala daerah wajib menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022. Aturan yang dimaksud adalah PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

234