Page 238 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

negative - Entis Sumantri (Ketua Umum Asosiasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) Kami sebagai
mahasiswa, agent of change, tentunya sangat menyayangkan sikap yang di lakukan Gubernur
Banten ini yang tidak begitu menanggapi aspirasi para Serikat Buruh yang melakukan unjuk rasa

Ringkasan

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Wilayah Banten, Entis
Sumantri angkat bicara terkait, aksi unjuk rasa Serikat Buruh menolak besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMP) Tahun 2022, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kamis
(23/12) kemarin. Dimana Serikat Buruh berhasil menduduki kantor Gubernur Banten. Menurut
Entis, masuknya kelompok buruh itu disebabkan karena, Wahidin Halim, selaku Gubernur Banten
dinilai tidak responsif dan cenderung mengabaikan aspirasi kaum buruh.

KANTOR GUBERNUR BANTEN DIDUDUKI BURUH, JPMI BANTEN NILAI KINERJA
GUBERNUR BANTEN TIDAK RESPONSIF

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Wilayah Banten, Entis
Sumantri angkat bicara terkait, aksi unjuk rasa Serikat Buruh menolak besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMP) Tahun 2022, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kamis
(23/12) kemarin. Dimana Serikat Buruh berhasil menduduki kantor Gubernur Banten.
Menurut Entis, masuknya kelompok buruh itu disebabkan karena, Wahidin Halim, selaku
Gubernur Banten dinilai tidak responsif dan cenderung mengabaikan aspirasi kaum buruh.

"Dari beberapa Video yang beredar di sosmed, itu terlihat para buruh menduduki kursi Gubernur
Banten. Mungkin ini adalah bagian dari bentuk kekecewaan para buruh, ketika aspirasi mereka
tidak direspon dengan baik oleh Gubernur Banten. Tentu ini mengingatkan saya pada teragedi
gerakan Reformasi di Indonesia 22 tahun silam." kata Entis, Jumat (24/12) melalui keterangan
tertulis.

Entis menjelaskan bahwa, dengan berhasilnya kelompok buruh menduduki kantor Gubernur
Banten itu, adalah bagian dari isyarat dan gambaran bahwa, sistem birokrasi pemerintahan di
Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi sangat buruk dan
bobrok.
"Bagi saya, ini adalah satu bentuk gambaran yang menjelaskan bahwa, Birokrasi Pemerintah di
Provinsi Banten ini bobrok, termasuk juga pola pengambilan keputusan atau pun kebijakannya.
Jadi, Gubernur Banten, Pak WH itu, jangan seolah-olah menyalahkan pihak-pihak lain, atas
terjadinya insiden tersebut," jelas Entis.
Entis menilai bahwa, terjadinya peristiwa yang luar biasa saat aksi unjuk rasa tersebut,
disebabkan karena, Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy kurang komunikatif
dan koordinasi pemerintah di lingkungan Pemprov Banten, kurang begitu harmonis.

"Kalau yang kami lihat bahwa, semacam ada yang tidak harmonis di lingkungan Pemprov Banten
ini. Tentu dalam hal ini, yang saya liat, Gubernur Banten, kurang begitu komunikatif dan pola
koordinasinya juga kurang. Jadi sangat wajar apabila para Buruh itu kesal, lalu kemudian
menduduki kantor Gubernur." terang Entis.
JPMI kabupaten Pandeglang Wilayah Banten, tambah Entis, sangat menyayangkan sikap
Gubernur Banten yang tidak menyerap aspirasi buruh.

237