Page 241 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 241
Ia mengklaim kementerian lain yakni Kementerian Dalam Negeri bakal ikut mengawal penetapan
UMP oleh Gubernur tersebut.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Jumat (24/12/21).
Pernyataan ini tidak persis ditujukan untuk Anies Baswedan semata. Tapi pernyataan ini
ditujukan kepada seluruh kepala daerah.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan UMP yang dilakukan Anies Baswedan menyulut
kemarahan para pengusaha. Pengusaha yang tergabung di Apindo dan Kadin akan menggugat
Anies di PTUN.
Jika ketentuan kenaikan upah yang baru itu diterapkan, pengusaha akan ambil aksi nyata.
"Kita tunggu pergub-nya, kalau sudah ada langsung kami ajukan (gugatan ke PTUN). Jadi begitu
pergub keluar, Apindo dan Kadin DKI akan langsung lakukan gugatan," ujar Ketua Umum Apindo
Hariyadi Sukamdani saat konferensi pers virtual, Senin (20/12).
Mereka pun menuntut pemerintah untuk bersikap tegas terhadap para gubernur atau kepala
daerah yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan yang ada. ***.
240
