Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 38

Judul               Pemprov Tak Punya Kewenangan Ubah UMK
                Nama Media          Galamedia
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            B.95
                Tanggal             2021-12-27 04:22:00
                Ukuran              162x111mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 17.010.000

                News Value          Rp 85.050.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  bertemu  dengan  serikat  pekerja  di Gedung  Sate,  Jumat
              (24/12)  kemarin.  Orang  nomor  satu  di  Jabar  itu  para  buruh  terkait  dengan  kenaikan  Upah
              Minimum  Kota/Kabupaten  (UMK).  Menurut  Ridwan  Kamil,  dirinya  tidak memiliki  kewenangan
              untuk  mengubah  UMK  karena  hanya  pemerintah  pusat  yang  bisa  menentukan  mekanisme
              perhitungan UMK.



              PEMPROV TAK PUNYA KEWENANGAN UBAH UMK

              Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  bertemu  dengan  serikat  pekerja  di Gedung  Sate,  Jumat
              (24/12)  kemarin.  Orang  nomor  satu  di  Jabar  itu  para  buruh  terkait  dengan  kenaikan  Upah
              Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

              Menurut Ridwan Kamil, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UMK karena hanya
              pemerintah pusat yang bisa menentukan mekanisme perhitungan UMK.
              "Saya sampaikan bahwa kepala daerah, bupati, gubernur di luar DKI tidak punya kewenangan
              untuk mengubah UMK Karena rumusnya ditentukan dari pusat, termasuk kalau ada upaya-upaya
              yang  berbeda  itu  ada  penegasan  dari  Mendagri  tidak  boleh  dilakukan  karena  tidak  ada
              kewenangannya,' ujar Ridwan Kamil, dikutip dari.Antara.
              Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menawarkan solusi kepada para pekerja dan buruh di Jawa
              Barat  terkait  dengan  pengupahan  tahun  2022.  Misalnya  adalah  dengan  mencari  formula
              penghitungan untuk buruh dengan masa kerja lebih dari setahun.

              "Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK/UMP adalah untuk pekerja yang belum satu tahun,
              kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong regulasinya," kata pria yang kerap disapa
              Kang Emil ini.

              Dikatakannya, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK ini hanya mengatur atau diperuntukkan
              bagi buruh dengan masa kerja satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di
              atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.


                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43