Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 35
datang. Artinya kebijakan pengupahan pada tahun 2022 masih tetap harus berpedoman pada
UUCK dan PP Pengupahan sebagai turunannya. Dalam konteks hukum sangat jelas bahwa saat
ini secara normatif PP Pengupahan masih berlaku mengikat bagi penetapan upah minimum.
Lebih lanjut, hal yang perlu dihindari bagi penetapan upah minimum tanpa dasar hukum yang
jelas adalah dikhawatirkan akan menjadi preseden bagi provinsi lainnya sehingga penetapan
upah minimum ditetapkan dengan tanpa basis hukum yang jelas dan penetapannya bersifat
subjektif. Penetapan upah minimum tanpa formula yang jelas justru akan rawan menimbulkan
ketidakharmonisan hubungan industrial, mengingat negosiasi penetapan upah minimum tidak
dilakukan dengan formula yang telah ditetapkan secara normatif.
Penetapan upah secara subjektif justru akan menempatkan pengusaha dan pekerja saling
'berhadap-hadapan'. Tanpa aturan yang jelas, situasi ini berpotensi memicu gejolak hubungan
industrial yang pada akhirnya akan kontraproduktif dengan semangat mencapai pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi.
Saat ini seluruh pihak harus menyadari bahwa perekonomian sedang dalam fase counlercyclical,
yakni fase pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Tapi menetapkan upah sesuai
dengan kebutuhan hidup layak adalah hal mutlak, sehingga dalam hal ini kembali pada formula
PP Pengupahan adalah jalan terbaik.
Perlu ditegaskan bahwa PP Pengupahan tak menutup ruang negosiasi antara pengusaha dan
pekerja, namun dengan pembatasan formulasi dengan model 'batas atas dan batas bawah'.
34
