Page 33 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Polemik Upah 2022
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-12-27 04:55:00
Ukuran 334x250mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 70.975.000

News Value Rp 212.925.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka
segala kebijakan pengupahan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan beleid turunan dari UUCK.

POLEMIK UPAH 2022
Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka
segala kebijakan pengupahan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan beleid turunan dari UUCK.

Latar belakang diubahnya ketentuan pengupahan dalam klaster ketenagakerjaan UUCK adalah
tidak sesuainya kebijakan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, formula kenaikan upah adalah
pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi.
Persoalannya saat ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi komponen kenaikan upah
dalam PP 78/2015 t idak selalu linier peningkatannya dengan peningkatan kebutuhan hidup layak
(KHL).

Kondisi ini yang melatarbelakangi pembahasan perubahan aturan pengupahan dalam klaster
ketenagakerjaan UUCK. Lebih lanjut, penyesuaian mengenai formula pengupahan tersebut
dituangkan dalam PP 36/2021.

Lahirnya PP 36/2021) sebagai produk turunan UUCK diharapkan dapat menjawab persoalan
mengenai formulasi kebijakan pengupahan yang adil, baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha.
PP 78/2015 memang sudah berulang kali diserukan, baik kalangan pekerja maupun pengusaha
untuk dilakukan revisi mengingat formulasi upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
akan memicu ketidakpastian, baik ketidakpastian berusaha maupun ketidakpastian dalam
konteks hubungan industrial.

32