Page 13 - E-Magz MPOWER edisi Triwulan IV 2018

MPOWER

Peningkatan Kompetensi dan

Akses Pasar Kerja Penyandang
Disabilitas

B utuh komitmen seluruh pemangku kepentingan
penyandang
akses
untuk
bagi
memperkuat
disabilitas. Baik akses kesempatan kerja maupun
akses untuk meningkatkan keterampilan.
Sepanjang tahun 2018, Indonesia terus menjadi sorotan
dunia. Setelah sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018
dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018, Indonesia juga
dinilai sukses menggelar Asian Para Games 2018.
Keberhasilan Indonesia menggelar Asian Para Games
2018, menegaskan bahwa Indonesia memiliki concern
terhadap isu disabilitas. Tak terkecuali pada sisi
ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai payung
hukum yang menjamin bagi penyadang disabilitas atas
kesempatan kerja.
Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Dengan demikian, para penyandang
disabilitas memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Mereka dapat memperoleh
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan
masing-masing.
Selain UUD 1945, negara juga menjamin penyadang
disabilitas berhak atas pekerjaan yang layak melalui Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.
Sebagai salah satu upaya rising awareness seluruh
pemangku kepentingan tentang isu kerja layak bagi
penyadang disabilitas, Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian
Ketenagakerjaan menyelenggarakan Seminar Inklusi Film
Disabilitas dan Expo Disabilitas dengan tema seminar
“Menciptakan Peluang Kerja Industri Perfilman bagi
Penyandang Disabilitas” dan tema expo “Karya Inspiratif
Disabilitas” di Gedung Serba Guna Kemnaker, Jakarta.
Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan,
M. Hanif Dhakiri di Ruang Tridharma Kemnaker pada hari
Selasa (30/10). Saat memberikan sambutan pembukaan,
Menaker mengingatkan 2 topik penting terkait kesempatan
kerja penyandang disabilitas.
Pertama, Hanif menyinggung tentang kewajiban
perusahaan merekrut tenaga kerja penyadang disabilitas.
“Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang
disabilitas untuk bekerja secara formal, serta memiliki ikatan
kerja yang jelas dengan perusahaan,” kata Hanif.

Edisi Triwulan IV/2018 13