Page 16 - E-Magz MPOWER edisi Triwulan IV 2018

EDUKASI

Pembangunan Ketenagakerjaan

Butuh Atensi Pemda

P emerintah Pusat terus Pemerintah Daerah, pemerintah Daerah provinsi, perwakilan
memiliki
Kementerian/Lembaga,
kewenangan
serta
daerah
berupaya meningkatkan
penuh dalam menyusun rencana
atensi pemerintah da-
asosiasi swasta tersebut, Hanif
ketenagakerjaan. Hanya saja,
daerah untuk lebih memper-
ketenagakerjaan
ngunan erah terhadap pemba- strategis (renstra) bidang meminta seluruh pemerintah
di
daerahnya. Salah satunya me- isu-isu ketenagakerjaan yang hatikan lagi program pemba-
lalui penganugerahan kepada berimplikasi luas terhadap ngunan ketenagakerjaan.
pemerintah daerah yang aware masyarakat dan sosial tersebut Menurut Hanif, pemerintah
terhadap isu ketenagakerjaan. belum mendapat perhatian lebih daerah harus menyiapkan
Pembangunan ketenaga- di tingkat daerah. Baik dari sisi strategi-strategi peningkatan
kerjaan sebagai bagian integral perencanaan, maupun pening- kompetensi SDM di daerah.
dari pembangunan nasional katan kesejahteraan tenaga kerja Dalam konteks ini, Hanif meminta
berperan penting dalam pem- dan keluarganya. pemerintah daerah untuk
berdayaan dan pendayagunaan Hal tersebut diungkapkan memperhatikan 2 (dua) hal.
tenaga kerja, pemerataan kesem- Menteri Ketenagakerjaan, M. Pertama, pemerintah daerah
patan kerja, hingga penyediaan Hanif Dhakiri pada acara harus memastikan agar seluruh
tenaga kerja. Selain itu, Penganugerahan Indeks Pem- masyarakat memiliki akses untuk
pembangunan ketenagakerjaan bangunan Ketenagakerjaan memiliki keterampilan. Hal ini
juga berperan penting mem- (INTEGRA) Tahun 2018 di Ruang harus terus didorong, mengingat
berikan perlindungan kepada Tridharma Kementerian Kete- 58 persen dari 131 juta angkatan
tenaga kerja untuk mewujudkan nagakerjaan, Jakarta, Senin kerja Indonesia berpendidikan
kesejahteraan tenaga kerja dan (19/11/2018). Pada acara yang SD-SMP.
keluarganya. turut dihadiri 17 gubernur, 21 Kedua, memastikan agar
Berdasarkan Undang-Undang bupati, walikota, 21 kepala dinas masyarakat memiliki akses untuk
Nomor 23 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan tingkat provinsi, meningkatkan dan mengubah
7 kepala Badan Perencanaan

16 Edisi Triwulan IV/2018