Page 14 - E-Magz MPOWER edisi Triwulan IV 2018

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016, telah ditegaskan bahwa
mempekerjakan penyadang disabilitas tidak
hanya menjadi kewajiban perusahaan sektor
swasta. Tapi juga menjadi kewajiban
pemerintah (pusat), pemerintah daerah,
BUMN, dan BUMD.
Pada ayat (1) pasal tersebut, Pemerintah;
Pemerintah Daerah; BUMN; dan BUMD wajib
mempekerjakan paling sedikit 2 persen
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai
atau pekerja. Sedangkan dalam ayat (2),
dijelaskan bahwa perusahaan swasta wajib
mempekerjakan paling sedikit 1 persen
penyandang disabilitas dari jumlah pegawai
atau pekerja.
Oleh karena itu, Hanif menegaskan sudah
saatnya semua pihak memperkuat komitmen
dan keberpihakan kepada penyandang
disabilitas dan perwujudan masyarakat
inklusif tanpa melihat latar belakang apa pun.
“Mereka harus memiliki kesempatan dan
ruang yang sama untuk bisa bekerja,
berkarya, dan berkontribusi bagi Republik
Indonesia yang tercinta ini,“ kata Hanif.
Selain itu, Hanif juga menjelaskan bahwa
Seminar dan Expo Tenaga Kerja Disabilitas
Produktif 2018 merupakan rangkaian
kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI)
yang jatuh pada 3 Desember 2018. Kegiatan
tersebut bertemakan “Indonesia Inklusi dan
Ramah Disabilitas.”
Menurut Hanif, acara tersebut merupakan
salah satu wujud kepedulian Kemnaker
terhadap pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas. Berdasarkan data wajib lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan per Oktober
2018, terdapat 440 perusahaan dengan
jumlah tenaga kerja secara keseluruhan
237.613. Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.851
penyadang disabilitas telah dipekerjakan.
Secara prosentase, angka tersebut telah
mencapai 1,2 persen. Hal ini menunjukan
bahwa penempatan tenaga kerja formal bagi
disabilitas sudah dapat diterima baik oleh
perusahaan di Indonesia.
Hanya saja, angka-angka tersebut perlu
diimbangi dengan upaya sosialisasi yang

14 Edisi Triwulan IV/2018