Page 27 - E-Magz MPOWER edisi Triwulan IV 2018

MPOWER

Kemnaker Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Terutama dalam menyelesaikan berbagai perubahan yang tidak
sengketa informasi publik melalui terbayangkan sebelumnya. Visi
mediasi atau ajudikasi nonlitigasi. besar pengembangan Keter-
Undang-undang yang terdiri bukaan Informasi Publik agar
dari 64 pasal ini mewajibkan dapat mewujudkan masyarakat
setiap Badan Publik milik negara informasi yang maju, cerdas, dan
agar membuka akses informasi berkepribadian pancasila. Serta
publik bagi setiap pemohon terwujudnya penyelenggaraan
informasi publik. Agar mendapat negara yang baik, bersih,
informasi publik terkait kebijakan- transparan, dan akuntabel.
kebijakan pemerintah dalam Pejabat Pengelola Informasi dan
Terkait dengan itu, peran
penyelenggaraan
mewujudkan
K (KIP) merupakan lemba- negara yang baik. Setiap Dokumentasi (PPID) selaku
omisi Informasi Pusat
pejabat yang mengelola dan
gamandiriyanglahirdari
informasi publik dapat diperoleh
rahim Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang para pemohon informasi publik mendokumentasikan informasi
dan
membuat
serta
publik
dengan cepat dan tepat waktu,
Keterbukaan Informasi Publik. biaya ringan, dan cara yang mengembangkan informasi
KIP mulai aktif pada 1 Mei 2010 sederhana. Akan tetapi, ada juga secara lengkap, sangat penting.
sesuai dengan persyaratan beberapa informasi publik yang PPID lahir sebagai implementasi
pelaksanaan Undang-Undang dikecualikan karena bersifat ketat UU No. 14 Tahun 2008. Dalam
tersebut yakni setelah 2 tahun dan terbatas. suatu Badan Publik/Kementerian,
diundangkan. Keterbukaan Informasi telah menjadi energi PPID merupakan bagian dari
Informasi Publik berfungsi yang mampu mengakselerasi hubungan kemasyarakatan
sebagai petunjuk teknis (juknis) proses pencerdasan bangsa. (humas).
standar layanan informasi publik. Informasi juga telah menorehkan

Edisi Triwulan IV/2018 27