Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

penghasilannya berkurang," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam paparan Laporan
Tahunan Kementerian Ketenagakerjaan 2020, Rabu (10/2/2021).
Menurut Ida, salah satu program yang mendapat perhatian publik sepanjang 2020 adalah
bantuan subsidi upah. Bantuan langsung tunai itu diberikan kepada 12,4 juta pekerja bergaji
rata-rata Rp 3,1 juta per bulan di 413.649 perusahaan. Hingga kini, penyaluran bantuan itu
sudah terealisasi 98,82 persen. Program senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan itu
tidak dianjutkan. "Pemerintah memilih fokus pada program Kartu Prakerja yang dianggarkan Rp
20 triliun di APBN 2021," ujarnya.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam laporannya tentang Covid-19 dan Dunia
Ketenagakerjaan pada 25 Januari 2021 menyebutkan, selama 2020, ada 114 juta pekerjaan yang
terdampak pandemi, dengan tingkat pengangguran global diperkirakan meningkat hingga 33
juta orang. Pengurangan jam kerja akibat Covid-19 tercatat empat kali lebih besar dari krisis
keuangan global pada 2008-2009.

ILO memprediksi, tahun ini masih akan dibayangi ketidakpastian yang tinggi meski vaksinasi
sudah bergulir di banyak negara. Pemulihan ekonomi tidak akan cepat dan timpang antarsektor
usaha yang mulai pulih dengan yang masih terdampak, serta antara negara yang memiliki akses
vaksinasi memadai dan negara yang tidak memiliki kapasitas itu.

Tujuh strategi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berharap, pemerintah tetap
melanjutkan program subsidi upah. Program ini setidaknya bisa menjaga daya beli buruh yang
masih bekerja di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan
penghasilan. "Kami telah menyurati Presiden Joko Widodo dan meminta program subsidi upah
tetap ada. Jika program itu tidak dialokasikan dalam APBN 2021, setidaknya dimasukkan dalam
APBN-Perubahan 2021," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah
menyiapkan tujuh strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2021. Tiga pertama adalah
vaksinasi Covid-19, melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan
mengimplementasikan UU tentang Cipta Kerja. Pemerintah juga memprioritaskan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM), menyusun daftar negatif investasi, membentuk lembaga
pengelola investasi, dan penandatanganan perjanjian dagang internasional. (AGE/KRN)

20