Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatra Utara, terjadi karena kelalaian dalam aspek-aspek yang mendasar.

PEMERINTAH PERCEPAT BELEID KESELAMATAN KERJA

Bisnis, JAKARTA --- Kementerian ESDM akan mempercepat penyusunan rancangan peraturan
menteri terkait dengan keselamatan kerja dan perlindungan lapangan panas bumi, menyusul
insiden paparan gas H2S yang menyebabkan jatuhnya lima korban jiwa di sekitar wilayah operasi
PLTP Sorik Marapi.

Muhammad Ridwan & Denls Rlantlza Mellanova

redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan kasus yang terjadi di
pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi di Kabupaten Mandailing Natal,
Sumatra Utara, terjadi karena kelalaian dalam aspek-aspek yang mendasar.

Menurutnya, manajemen PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) sebagai pengembang
bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pasalnya, masyarakat tidak disosialisasikan terkait
dengan jadwal pengetesan sumur.

Selain itu, petugas keamanan yang seharusnya memastikan masyarakat tidak berada di daerah
rawan yang berjarak 300 meter dari sumur tidak dibekali alat komunikasi. Oleh sebab itu,
mayoritas korban meninggal dunia berada di radius tersebut.

Dadan menyatakan pihaknya akan memastikan insiden ini diselesaikan secara hukum oleh aparat
yang berwajib. PT SMGP juga dituntut untuk segera melakukan perbaikan internal. "SMGP harus
melakukan perbaikan dan kami akan pastikan ini dilakukan. Dari sisi nasional, saya di
kementerian sedang mempercepat rancangan permen yang terkait dengan keselamatan kerja
dan perlindungan lapangan panas bumi," katanya, Rabu (10/2).

Direktur Panas Bumi, Harris Yahya menambahkan pada tahun lalu, pihaknya telah melakukan
pengawasan sebanyak 12 kali ke PLTP Sorik Marapi mengingat pengoperasiannya yang bani
dimulai pada 2019. Harris mengungkapkan bahwa fasilitas keselamatan yang ada di PLTP Sorik
Marapi belum diterapkan secara maksimal.

Kementerian ESDM pun telah memberikan sanksi penghentian operasi sementara untuk PLTP
Sorik Marapi, termasuk aktivitas pembangkit yang sudah berope rasi dengan daya 45 MW serta
pengeboran di sumur lain. "Kami akan melihat sejauh mana keseriusan perusahaan
menyelesaikan kewajibannya," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur PT SMGP, Riza Glorius mengungkapkan bahwa pihaknya berfokus pada
penanganan korban. Di samping itu, aspek sosial dari dampak kejadian ini sebagian besar sudah
terselesaikan. "Kami akan terus memastikan semua dampak yang diakibatkan oleh musibah kami
selesaikan. Selanjutnya, kami ber-sama-sama dengan pihak Kementerian ESDM melakukan
evaluasi total terhadap SOP kami untuk memastikan bahwa kami memang siap beroperasi
kembali, tentunya semua dengan persetujuan dari Kementerian ESDM," kata Riza.

Adapun, dari 14 wilayah kerja panas bumi yang beroperasi di Indonesia, kasus paparan gas H2S
baru terjadi satu kali, yakni pada 2016 saat buka sumur UN-01 di lapangan Medco Ijen. Kala itu,
tidak ada korban jiwa.

23