Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Dirut BPJS Ketenagakerjaan, di
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

KOMISI IX DPR DUKUNG PROYEK SPSK PMI KE ARAB SAUDI

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar memberikan apresiasi dan mendukung
Kementerian Ketenagakerjaan terhadap proyek percontohan Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi "Kami mendukung Program SPSK ini, bila
perlu program ini ditingkatkan ke negara-negara penempatan lainnya, tidak hanya kepada
negara Arab Saudi," ungkap Ansory saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Dirut BPJS
Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Untuk menjamin program SPSK berjalan dengan mekanisme penempatan yang optimal, politikus
Fraksi PKS ini meminta pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi yang masif bersama
seluruh pemangku kepentingan.

"Ada enam jabatan yang perlu dilindungi pemerintah melalui program SPSK ini yaitu pengurus
rumah tangga, pengasuh bayi/balita, pengasuh lansia, juru masak, supir keluarga dan pengasuh
anak usia diatas 5 tahun yang diberikan kepada PMI di Arab Saudi, mengingat permasalahaan
penempatan pekerja sektor rumah tangga yang terjadi sebelum moratorium penempatan,"
urainya.

Terkait masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi, ia meminta
Kemenaker, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan melalui
penguatan diplomasi.

"Diplomasi dan peran atase ketenagakerjaan dalam verifikasi pemberi kerja PMI di Arab Saudi
perlu diperkuat, efektifitas dari Satuan Tugas Perlindungan PMI yang keanggotaannya lintas
sektoral perlu ditingkatkan," katanya.

Selain perlindungan, Ansory juga minta Kemenaker untuk meningkatkan pelatihan kepada calon
PMI melalui balai latihan kerja yang ada di daerah. Selain itu, Ansory juga meminta pemerintah
menjamin hak-hak PMI yang akan bekerja, sedang bekerja dan akan bekerja.

"Sehingga saat PMI mengalami permasalahan, tidak lolos/ gagal berangkat atau permasalahan
kepulangan di luar negeri dapat diselesaikan secara optimal," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menjelaskan tingginya minat dan
upaya mengatasi keberangkatan PMI secara non-prosedural sebagai latar belakang memulai
SPSK untuk pengiriman pekerja ke Arab Saudi.
"Latar belakangnya, yang pertama, Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola
baru pelindungan pekerja asing sektor domestik. Kemudian permintaan dan minat PMI bekerja
ke Arab Saudi untuk sektor domestik cukup tinggi," kata Menaker.

Ida juga menjelaskan bahwa proyek percontohan ( pilot project) SPSK itu dilakukan sebagai
bentuk upaya mengatasi banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat tidak sesuai
prosedur dengan menggunakan visa ziarah atau umroh.

Indonesia dan Arab Saudi juga kini telah memiliki kesepakatan untuk mewujudkan tata kelola
penempatan dan perlindungan yang lebih. Penyusunan dokumen kesepakatan juga telah disusun
bersama dengan keterlibatan Kementerian Luar Negeri serta Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI). (OL-09).

74