Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021
P. 80
diperkenankan." Ketentuan itu diperkuat oleh Pasal 52 huruf i UU No. 24/2011 tentang BPJS
yang menyatakan, "anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi dilarang melakukan
subsidi silang antar program." Bila melanggar, maka pasal 54 menyatakan direksi bisa dipidana
penjara.
Di sisi lain, skema dalam RPP ini juga memperkuat dugaan pemerintah telah ingkar janji. Dalam
konferensi pers usai pengesahan UU Cipta Kerja, Rabu 7 Oktober tahun lalu, Menaker Ida
mengatakan JKP merupakan "jaminan yang diberikan pemerintah" sebagai pengganti
pemangkasan pesangon--yang dinikmati pengusaha--dari awalnya 32 kali upah bulanan dalam
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi maksimal 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja. Dari
jumlah itu, kewajiban pengusaha masih dipangkas menjadi 19 kali dan sisa ditanggung
pemerintah lewat JKP, kata Ida.
RPP JKP berkata lain. RPP malah mengatur kalau JKP ujung-ujungnya tetap ditanggung pekerja
dengan mengurangi pembayaran iuran jaminan lain.
"Janji pemerintah awalnya JKP yang bayar pemerintah, kok sekarang malah mengambil atau
rekomposisi?" ucap Said kepada reporter Tirto, Selasa.
Said juga menilai ada potensi ingkar janji lain. Menurutnya bukan tak mungkin subsidi 0,22%
dari APBN untuk JKP sewaktu-waktu dapat dicabut sehingga seluruh iurannya ditanggung
pekerja. Bila itu terjadi, praktis pekerja akan menanggung iuran lebih besar yang sedikit-banyak
memangkas upah mereka.
Ia juga mengaku ragu dana BPJS TK cukup untuk menanggung tiga jaminan yang iurannya
berasal dari dua program saja. Ia menduga kejadian serupa seperti defisit BPJS Kesehatan bisa
saja terjadi seiring lonjakan klaim akibat peningkatan PHK.
Ia juga khawatir masalah itu akan diikuti dengan kenaikan iuran seperti solusi mengatasi defisit
BPJS Kesehatan. Buktinya, iuran JKP sewaktu-waktu masih dapat naik sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 ayat (1) RPP yang menyebut peninjauan setiap 2 tahun sekali dimungkinkan.
"Siapa yang bisa prediksi keberlanjutan BPJS TK? Nanti jadi beban pengusaha-buruh juga," ucap
Said.
79
