Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

MENAKER IDA PAPARKAN SPSK UNTUK PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN KE ARAB
SAUDI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memaparkan skema pilot project Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dalam Rapat

Kerja dengan Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Penempatan PMI melalui SPSK dilatarbelakangi antara lain karena Kerajaan Arab Saudi telah
memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor domestik. Di sisi lain,
permintaan dan minat

PMI bekerja ke Arab Saudi (sektor domestik) cukup tinggi dan sebagai upaya mengatasi
banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan visa ziarah/umroh.
"Kedua negara juga bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan dan
pelindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal dan
unprosedural," kata Menaker Ida.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida mengemukakan hal-hal inti yang diatur di dalam SPSK Arab
Saudi, yaitu sesuai supply dan demand; empat area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan
Wilayah Timur yaitu Dammam, Dahran, dan Khobar); dilakukan oleh kedua negara dengan
sistem yang terintegrasi; syarikah dan P3MI yang terlibat dibatasi; dan dilakukan dengan cara
diseleksi oleh pemerintah masing-masing.

Selain itu, periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan dengan 2 tahun masa kontrak kerja.
Adapun, dalam pilot project SPSK akan PMI ditempatkan pada jabatan Housekeeper, Baby Sitter,
Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, dan Child Care Worker.
"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan
penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan.

CPMI juga tidak dibebankan biaya. Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPSK; dan format kontrak kerja dan jabatan serta job
description disepakati," kata Menaker Ida.

Menurut Menaker Ida, dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak
kelebihan yakni pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online; penetapan
syarikah oleh pemerintah; tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung; serta proses
pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan dapat diawasi atau dimonitor.

"Kelebihan lain SPSK itu jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu
setelah tanggal pembayaran, job order diverifikasi pemerintah, adanya joint committee, adanya
kejelasan dispute settlement jika terjadi permasalahan.

Selain itu ada juga call center serta dan penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat," ucapnya.

Adapun, upaya yang dilakukan Kemnaker dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSK ini
yakni memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi CPMI, merencanakan dan membangun BLK
khusus PMI serta mengarahkan BLK Komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa; dan
mengusulkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk mengalokasikan Kartu Prakerja bagi
Pelatihan CPMI.

Kemnaker juga berupaya menguatkan satgas pelindung PMI, memfasilitasi Pembentukan
layanan satu atap (LTSA) di daerah guna mendekatkan akses layanan penempatan dan
pelindungan kepada CPMI, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan kesiapan
81