Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

Judul Menaker Ida Paparkan SPSK untuk Penempatan Pekerja Migran ke
Arab Saudi
Nama Media liputan6.com
Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4479683/menaker-ida-paparkan-
spsk-untuk-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-02-10 12:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Kedua negara juga bersepakat
untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan dan pelindungan yang lebih baik. Dengan
SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal dan unprosedural

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Dalam pilot project SPSK ini,
hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan penempatan di Saudi), tidak dengan
pengguna perseorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya. Selain itu nanti akan dibentuk joint
committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPSK; dan format kontrak kerja dan
jabatan serta job description disepakati,

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Upaya juga dilakukan terkait
penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran; melakukan MoU antara Menaker
dan Kapolri dalam mencegah TPPO; dan penyebarluasan informasi pilot project SPSK kepada
stakeholde

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memaparkan skema pilot project Sistem Penempatan
Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Arab Saudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan
di Jakarta, Selasa (9/2/2021). Penempatan PMI melalui SPSK dilatarbelakangi antara lain karena
Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor
domestik. Di sisi lain, permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi (sektor domestik) cukup
tinggi dan sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan
visa ziarah/umroh.

80