Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021
P. 86
Di sisi lain, permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi (sektor domestik) cukup tinggi dan
sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan visa
ziarah/umroh.
"Kedua negara juga bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan dan
pelindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal dan
unprosedural," kata Ida.
Dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSK, Kemnaker memfasilitasi penyelenggaraan
pelatihan bagi CPMI.
Pihaknya juga merencanakan dan membangun BLK khusus PMI serta mengarahkan BLK
Komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa.
Selebihnya, Ida mengusulkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk mengalokasikan Kartu
Prakerja bagi Pelatihan CPMI.
Kemenaker juga berupaya menguatkan satgas pelindung PMI, memfasilitasi Pembentukan
layanan terpadu satu atap (LTSA) di daerah guna mendekatkan akses layanan penempatan dan
pelindungan kepada CPMI.
Sejalan dengan itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan
kesiapan fasilitas penempatan PMI, serta berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dalam rangka
integrasi sistem dan pengetatan pengurusan paspor PMI.
"Upaya juga dilakukan terkait penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran,
melakukan MoU antara Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO dan penyebarluasan
informasi pilot project SPSK kepada stakeholder," ucapnya.
85
