Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021
P. 91
Ida menuturkan seluruh ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) yang
saat ini baru dirilis dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (rpp).
"Program JKP adalah program baru dari UU tentang Cipta Kerja, dimana peraturan pemerintah
baru juga. Saya kira ketentuan tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari JKP itu nanti akan
ada uraiannya dalam peraturan pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan kerja.
Dalam RPP tentang JKP pemerintah berencana memberlakukan besaran iuran sebesar 0,46
persen dari upah pekerja/buruh per bulan. Rencananya, pemerintah pusat bakal menanggung
iuran sebesar 0,22 persen dari upah sebulan. Kemudian, 0,24 persen sisanya bersumber dari
sumber pendanaan JKP atau rekomposisi dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM).
Iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14 persen dari upah sehingga iuran JKK untuk setiap
kelompok tingkat risiko berubah. Rinciannya, 0,1 persen dari upah sebulan untuk tingkat risiko
sangat rendah, 0,4 persen untuk tingkat risiko rendah, 0,75 persen untuk tingkat risiko sedang,
1,13 persen untuk tingkat risiko tinggi, dan 1,6 persen untuk tingkat risiko sangat tinggi.
Berikutnya, iuran JKM direkomposisi sebesar 0,1 persen sehingga iuran JKM menjadi 0,2 persen
dari upah sebulan.
(ulf/sfr).
90
