Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

Menaker mengemukakan inti aturan dalam SPSK Arab Saudi, yaitu sesuai supply dan demand;
empat area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah Timur yaitu Dammam, Dahran,
dan Khobar); dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi; syarikah dan P3MI
yang terlibat dibatasi; dan dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah masing-masing.

Selain itu, periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan dengan 2 tahun masa kontrak kerja.
Adapun, dalam pilot project SPSK ini, PMI akan ditempatkan pada jabatan housekeeper, baby
sitter, family cook, elderly care taker, family driver, dan child care worker.

“Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan
penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya.
Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
SPSK; dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description disepakati,” kata Menaker Ida.

Menurut Menaker Ida, dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak
kelebihan yakni pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online; penetapan
syarikah oleh pemerintah; tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung; serta proses
pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan dapat diawasi atau dimonitor.

"Kelebihan lain SPSK itu jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu
setelah tanggal pembayaran, job order diverifikasi pemerintah, adanya joint committee, adanya
kejelasan dispute settlement jika terjadi permasalahan. Selain itu ada juga call center serta dan
penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat," kata Ida.

Dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSK ini, Kemenakar memfasilitasi penyelenggaraan
pelatihan bagi CPMI, merencanakan dan membangun BLK khusus PMI serta mengarahkan BLK
Komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa; dan mengusulkan ke Menko Bidang
Perekonomian untuk mengalokasikan Kartu Prakerja bagi Pelatihan CPMI. "Upaya juga dilakukan
terkait penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran; melakukan MoU antara
Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO; dan penyebarluasan informasi pilot project SPSK
kepada stakeholder," kata Menaker.

94