Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2021

MENAKER JELASKAN SPSK PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN KE ARAB SAUDI

MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memaparkan skema pilot project Sistem Penempatan
Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Arab Saudi.

Penempatan PMI melalui SPSK dilatarbelakangi antara lain karena Kerajaan Arab Saudi telah
memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor domestik.

Di sisi lain, permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi (sektor domestik) cukup tinggi dan
sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan visa
ziarah/umroh "Kedua negara juga bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan
dan pelindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal
dan unprosedural," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/2).

Ida mengemukakan hal-hal inti yang diatur di dalam SPSK Arab Saudi di antaranya sesuai supply
dan demand; empat area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah Timur yaitu
Dammam, Dahran, dan Khobar); dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi;
syarikah dan P3MI yang terlibat dibatasi; dan dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah
masing-masing.

Selain itu, periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan dengan 2 tahun masa kontrak kerja.
Adapun, dalam pilot project SPSK akan PMI ditempatkan pada jabatan Housekeeper, Baby Sitter,
Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, dan Child Care Worker.

"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahaan
penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya.
Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
SPSK; dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description disepakati," kata Menaker Ida.

Menurutnya dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak kelebihan
yakni pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online; penetapan syarikah oleh
pemerintah; tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung; serta proses pembayaran
gaji dilakukan melalui bank dan dapat diawasi atau dimonitor.

"Kelebihan lain SPSK itu jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu
setelah tanggal pembayaran, job order diverifikasi pemerintah, adanya joint committee, adanya
kejelasan dispute settlement jika terjadi permasalahan. Selain itu ada juga call center serta dan
penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat," ucapnya.

Adapun, upaya yang dilakukan Kemnaker dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSK ini
yakni memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi CPMI, merencanakan dan membangun BLK
khusus PMI serta mengarahkan BLK Komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa; dan
mengusulkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk mengalokasikan Kartu Prakerja bagi
Pelatihan CPMI.

Kemnaker juga berupaya menguatkan satgas pelindung PMI, memfasilitasi Pembentukan
layanan satu atap (LTSA) di daerah guna mendekatkan akses layanan penempatan dan
pelindungan kepada CPMI, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan kesiapan
fasilitas penempatan PMI, dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dalam rangka integrasi
sistem dan pengetatan pengurusan paspor PMI.

"Upaya juga dilakukan terkait penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran;
melakukan MoU antara Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO; dan penyebarluasan
informasi pilot project SPSK kepada stakeholder," pungkasnya. (OL-6).

92