Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

BANYAK PHK SAAT PANDEMI, PEMERINTAH HARUS SIAPKAN 15 JUTA LAPANGAN
KERJA
Jakarta - Kebutuhan lapangan kerja yang perlu disiapkan oleh pemerintah saat ini mencapai 15
juta lapangan kerja. Hal tersebut mempertimbangkan banyaknya angka pengangguran dan
angkatan kerja yang di PHK selama masa pamdemi Covid-19.

Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang mencari
lapangan kerja pada saat ini saja ada sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua. Kemudian
angkatan kerja per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta.

Belum lagi jika melihat data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ada sekitar 4 juta
tenaga kerja terkena PHK atau pemutusan tenaga kerja.

"Dengan kata lain maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar
15 juta untuk mengatasi kondisi tersebut," kata dia dalam webinar Optimalisasi UU Cipta Kerja
Sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia, Selasa (30/3/2021).

Dia mengatakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi
pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk
ke Indonesia. Semakin banyaknya investor yang masuk, maka semakin banyak pula investasi
dan lapangan pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat.

Jamal memahami, terrbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau
Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah untuk mendorong investasi
melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini persoalan
tumpang tindih dalam perizinan perusahaan antara pemerintah pusat dan daerah serta
kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang
akan masuk di Indonesia.

"Harus memakan waktu yang lama tetapi calon investor juga harus melewati proses yang
berlarut-larut dan cukup panjang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law
tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan
memberikan kontribusi sekitar 60 peesen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," jelas
dia.
Pada saat ini harus diakui UMKM dalam menjalankan bisnis masih berada pada sektor informal.
Oleh karena itu pemerintah harus mendorong agar keberadaan UMKM berubah menjadi sektor
formal sehingga bisa memperoleh kemudahan perizinan dan mendapatkan akses kredit dari
perbankan di Indonesia.

Jamal menambahkan, ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari pada wujud implementasi UU
Cipta Kerja. Pada bagian hilirnya dapat membantu mendorong laju perekonomian yakni
kemudahan dalam hilirisasi riset dan akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah.
Perguruan tinggi sangat mengharapkan undang-undang Cipta kerja dapat membuat sebuah pola
untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah cepat dan menarik, sehingga dapat
mendorong semangat berinovasi bagi para riset dan inovator yang ada di perguruan tinggi
khususnya di Universitas Sebelas Maret. Serta dapat meningkatkan sebuah pola kolaborasi
dengan investor, karena jelas riset dan inovasi jelas diatur di dalam undang-undang Cipta kerja
tersebut "Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi dapat digunakan oleh
industri dan masyarakat tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri yang
berujung pada terciptanya lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com.

121