Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

Ia mengingatkan bahwa kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat
pada saat Ramadhan dan Idul Fitri atau periode Lebaran. Mufidayati menekankan saat ini
perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan dengan data BPS menyebut pertumbuhan
ekonomi sepanjang beberapa kuartal berangsur membaik meski masih berada di zona minus.

"Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri
pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan
dua persen," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan memperjuangkan hak-hak pekerja karena saat ini
ada sinyal perekonomian mulai membaik. Apalagi, ia mengemukakan ada para pekerja yang
sudah mulai bekerja seperti saat sebelum pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan
menerapkan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19.

"Aturan THR sudah ada dan harus kembali merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk
membayar penuh THR kepada para pekerja, sesuai peraturan perundangan yang ada," kata dia.

Mufidayati juga mengatakan, dinas tenaga kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian
jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih terdampak.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah agar tunjangan
hari raya (THR) pada 2021 diberikan secara penuh tanpa sistem cicilan dan penundaan seperti
pada 2020. Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (19/3/2021),
juga mengatakan serikat pekerja berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
tidak mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pembayaran THR pada 2021 kurang dari 100
persen.

"Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu," kata Said
Iqbal.
Sebelumnya, Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR saat masa
pandemi Covid-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap atau
ditunda sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Keputusan penundaan atau
pembayaran THR bertahap itu dapat diberlakukan kepada perusahaan yang tidak mampu
membayar THR sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.

Proses dialog antara perusahaan dan pekerja sendiri harus didasarkan laporan keuangan
perusahaan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Terkait hal itu, KSPI meminta agar
pada tahun ini tidak diberlakukan langkah serupa dan kebijakan THR tetap mengikuti ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

126