Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

Judul Anggota DPR: Evaluasi kebijakan THR dengan cara dicicil
Nama Media antaranews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2070734/anggota-dpr-evaluasi-
kebijakan-thr-dengan-cara-dicicil
Jurnalis M Razi Rahman
Tanggal 2021-03-30 08:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi,
terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang

positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Tiga sektor yang menyumbang serapan
tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga konsisten
menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap tumbuh
positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan dua persen
neutral - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) sesuai peraturan perundangan yang ada

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak
mengeluarkan kebijakan itu

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran
THR dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. Mufida meminta pelaksanaan pembayaran THR
dengan dicicil tahun lalu dilakukan evaluasi. Terlebih ada informasi dari Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebut hingga 2021 masih ada perusahaan yang belum selesai
melakukan pembayaran cicilan THR.

ANGGOTA DPR: EVALUASI KEBIJAKAN THR DENGAN CARA DICICIL

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR
pada 2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020 dan menginginkan agar rencana itu dapat
dievaluasi. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan terkait THR harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat
pada saat Ramadhan dan Idul Fitri atau periode Lebaran.
129