Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 126
Judul Anggota DPR: Evaluasi Kebijakan THR dengan Cara Cicil
Nama Media republika.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qqrgyd428/anggota-dpr-evaluasi-
kebijakan-thr-dengan-cara-cicil
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2021-03-30 09:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi,
terlebih ada laporan belum semua perusahaan menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang
positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Tiga sektor yang menyumbang serapan
tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga konsisten
menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap tumbuh
positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan dua persen
positive - Kurniasih Mufidayati (anggota Komisi IX) Aturan THR sudah ada dan harus kembali
merujuk pada kewajiban dasar perusahaan untuk membayar penuh THR kepada para pekerja,
sesuai peraturan perundangan yang ada
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak
mengeluarkan kebijakan itu
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR pada 2021
dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. Ia pun menginginkan agar rencana itu dapat
dievaluasi. "Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (30/3).
ANGGOTA DPR: EVALUASI KEBIJAKAN THR DENGAN CARA CICIL
JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR
pada 2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020. Ia pun menginginkan agar rencana itu
dapat dievaluasi.
"Kebijakan THR dicicil perlu dievaluasi, terlebih ada laporan belum semua perusahaan
menunaikan kewajiban THR itu hingga sekarang," katanya dalam rilis di Jakarta, Selasa (30/3).
125
