Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 131
Mufidayati menekankan saat ini perekonomian sudah mulai muncul harapan perbaikan dengan
data BPS menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang beberapa kuartal berangsur membaik
meski masih berada di zona minus.
"Tiga sektor yang menyumbang serapan tenaga kerja terbanyak yakni pertanian, industri
pengolahan dan perdagangan juga konsisten menunjukkan penguatan. Bahkan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan tetap tumbuh positif sepanjang 2020 dengan rata-rata pertumbuhan
dua persen," paparnya.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan memperjuangkan hak-hak pekerja karena saat ini
ada sinyal perekonomian mulai membaik.
Apalagi, ia mengemukakan ada para pekerja yang sudah mulai bekerja seperti saat sebelum
pandemi, hanya saja saat ini mereka bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan terkait
pandemi COVID-19.
Mufidayati juga mengatakan, dinas tenaga kerja setempat juga bisa menjadi jembatan pencarian
jalan keluar terutama bagi perusahaan kecil yang masih terdampak.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah agar tunjangan
hari raya (THR) pada 2021 diberikan secara penuh tanpa sistem cicilan dan penundaan seperti
pada 2020.
Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (19/3/2021), juga
mengatakan bahwa serikat pekerja berharap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
tidak mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pembayaran THR pada 2021 kurang dari 100
persen.
"Kami meminta dengan sangat kepada Ibu Menaker tidak mengeluarkan kebijakan itu," kata Said
Iqbal.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR
saat masa pandemi COVID-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara
bertahap atau ditunda sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.
Keputusan penundaan atau pembayaran THR bertahap itu dapat diberlakukan kepada
perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan undang-undang.
Proses dialog antara perusahaan dan pekerja sendiri harus didasarkan laporan keuangan
perusahaan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.
Terkait hal itu, KSPI meminta agar pada tahun ini tidak diberlakukan langkah serupa dan
kebijakan THR tetap mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
130
