Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021

optimal yang sebentaran juga dilupakan banyak orang. SWF Indonesia akan memiliki sejumlah
proyek di sektor riil yang menarik untuk investasi.
Selain itu, investasi melalui SWF juga akan sesuai dengan kebutuhan program JHT dan jaminan
pensiun (JP). Kedua program tersebut memberikan manfaat dalam jangka panjang, sehingga
investasinya pun harus ditempatkan di instrumen jangka panjang.

Apabila rencana investasi di SWF itu berjalan, komposisi investasi langsung pada portofolio
investasi BPJS Ketenagakerjaan tentu akan meningkat dari saat ini hanya 0,1%. Pengamat Pasar
Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai langkah ini tidak mengherankan,
mengingat adanya polemik proses hukum terkait unrealized loss di Kejaksaan Agung.

Menurutnya, unrealized loss belum menjadi kerugian karena tidak terjadi penjualan aset saham
dan/atau reksa dana. Oleh karena itu, kondisi yang menjadi masalah pun dinilai membuat BPJS
Ketenagakerjaan akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di pasar modal. "Saya pikir mereka
akan lebih memprioritaskan stabilitas pendapatan dan keselamatan atau bebasnya para
pengelola [manajemen] dari tuntutan yang mungkin timbul, belajar dari pengalaman beberapa
bulan terakhir ini," ujarnya.

Namun, keputusan itu bukan tanpa risiko. Budi menilai bahwa berkurangnya komposisi investasi
di pasar modal otomatis membuat BPJS Ketenagakerjaan mengorbankan peluang imbal hasil
yang optimal. Selain itu, kualitas portofolio pun berpotensi menurun.

Meskipun begitu, jika BPJS Ketenagakerjaan tak mengubah strategi investasinya di tengah
kondisi pasar modal yang masih volatil, risiko unrealized loss masih mungkin membayangi. Budi
menilai bahwa hal tersebut akan menjadi pertimbangan besar bagi BPJS Ketenagakerjaan.
"Mending cari penyelamatan diri dari risiko hukum daripada memburu return optimal yang
sebentaran juga dilupakan banyak orang. Kualitas portofolio dan return tentunya akan
dikorbankan," ujarnya.

Sementara itu, terkait emiten yang sahamnya bakal dilepas BPJS Ketenagakerjaan, Budi menilai
emiten-emiten tersebut harus memeriksa seberapa besar kepemilikan saham dari BPJS
Ketenagakerjaan. Jika jumlahnya banyak, emiten terkait perlu memastikan dirinya layak dengan
menunjukkan prospek bisnis yang baik. "Karena jika sampai BPJS Ketenagakerjaan keluar, akan
ada market impact untuk saham itu.

Kalau fundamentalnya bagus tidak ada alasan BPJS untuk keluar dari emiten itu walaupun
harganya masih tertekan. Namun, jika BPJS keluar tekanannya justru akan lebih besar lagi," ujar
Budi.

KERJA SAMA

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai bahwa pengelolaan investasi harus
menjadi sorotan utama dari dewan pengawas. Untuk mencapai tujuan investasi yang optimal,
diperlukan kerja sama yang kuat antara dewan pengawas dengan direksi.

Yahya mengamanatkan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri agar
anggota yang membawahi tugas investasi harus memiliki integritas. Anggota itu pun harus
dipastikan tidak memiliki kepentingan, sehingga harmonisasi dengan direksi dapat tercapai
dengan baik. "Pengalamannya kan begitu, mudah-mudahan tidak ada dewan pengawas yang
memiliki conflict of interest secara personal. Kalau tidak, sami mawon, akan terulang kembali
[masalah yang ada]," ujarnya. -B-

27