Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2021
P. 53
TINGKATKAN SDM DI PAPUA, MENAKER IDA TARGETKAN PEMBANGUNAN 25 BLK
KOMUNITAS
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya menargetkan
pembangunan 25 Balai Latihan Kerja ( BLK ) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021.
Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM)
masyarakat Papua Barat dan Papua.
"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan
tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM," ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com
terima, Selasa (30/3/2021).
Selain kualitas SDM, lanjut Ida, pihaknya berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja
dan pengurangan pengangguran.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Biak Numfor
Herry Ario Naap di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jakarta, Selasa.
Dalam jamuan tersebut, Ida menyambut baik usulan pendirian BLK Unit Pelaksana Teknis Pusat
(BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.
"Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati Herry terkait usulan pendirian
BLK UPTP di Biak," kata Ida.
Untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, ia meminta Bupati Biak Numfor Herry agar menyiapkan
secara detail berbagai hal yang dibutuhkan. Mulai dari kelengkapan perizinan dan dokumen,
ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.
Menaker Ida menjelaskan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan
menyesuaikan dengan potensi yang ada.
Ia mencontohkan potensi di daerah Biak Numfor. Untuk potensi ini, maka program pelatihan
yang diberikan berkaitan pula dengan bidang perikanan, pertanian, dan peternakan.
"Hal ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022. Sementara itu, anggaran untuk
2021 sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya," ucap Ida.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan, pihaknya
mengajukan pendirian BLK UPTP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 9 Tahun 2020.
Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di
Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Pasalnya, di Kabupaten Biak baru ada lembaga latihan kerja (LLK) dan belum terdapat BLK,"
ujar Herry.
Ia mengaku, beberapa pelatihan yang diadakan, seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif,
harus dilakukanbergantian. Sebab, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang
ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.
"Jadi, selama ini kami menggunakan satu gedung secara bergantian. Oleh karenanya,
dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana dan prasarana, serta instruktur pelatihan," kata
Herry.
52
