Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 124
"Reformasi UU Ketenagakerjaan lewat RUU Cipta Kerja sangat kita butuhkan guna membuat
hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja menjadi lebih baik ke depan," kata
pengamat hukum Wan Abdul Manaf, Kamis (30/7/2020).
Abdul Manaf meyakini, tidak ada niat pemerintah untuk menyengsarakan buruh lewat RUU Cipta
Kerja. Menurutnya, RUU Cipta Kerja justru menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi.
"UU tersebut dirancang untuk mengefisiensikan berbagai peraturan yang selama ini banyak
tumpang tindih yang memberatkan dunia usaha dan memperlambat investasi," kata Abdul
Manaf.
Menurut dia, tumpang tindih aturan membuat iklim investasi lamban. Melalui RUU Cipta Kerja,
tumpang tindih regulasi akan dipangkas sehingga iklim investasi di Indonesia bisa menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya ke Tanah Air.
"Para investor sesungguhnya sangat menginginkan berbagai kemudahan dalam menanamkan
investasinya. Dan Ombibus Law akan memangkas berbagai aturan yang menghambat
investasi," Abdul Manaf menandaskan.
Sebelumnya, Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) atau Omnibus Law
dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan ketenagakerjaan, terutama terkait pengangguran
sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), per tanggal 27 Mei 2020
terdapat 1.058.284 pekerja atau buruh yang dirumahkan dan 380.221 pekerja atau buruh yang
ter-PHK akibat Covid-19.
Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan
terutama terkait pengangguran sebenarnya sudah lama terjadi. Salah satu solusi atas masalah
pengangguran ini adalah perluasan kesempatan kerja.
"RUU Cipta Kerja memuat upaya negara membuka peluang usaha yang lebih luas melalui
kemudahan prosedur perizinan. Kemudahan ini akan memperluas lapangan kerja," kata Soes,
Rabu (29/7/2020)..
123
