Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 127
Judul Penghentian TKI Digugat, Menaker Ida Langsung Buka Izin
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Pemerintah Kirim Kembali TKI
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20200731163524-4-
176756/penghentian-tki-digugat-menaker-ida-langsung-buka-izin
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-31 16:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - M. Zainul Arifin, (Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI))
FKPMI belum berpikir untuk mencabut gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta pada tanggal
12 Juni yang lalu
neutral - Ida Fauziah (Menaker) Kita ingin melihat seperti apa jawaban Duplik Menteri
dipersidangan PTUN Jakarta terkait keputusan yg dibuat sendiri dan dicabut sendiri ditengah
jalan sebelum putusan pengadilan PTUN
positive - Ida Fauziah (Menaker) Yang jelas Pemerintah maupun Swasta belum bisa melakukan
Proses Penempatan PMI ke luar negeri sebelum ada penetapan pengadilan PTUN Jakarta, jika
tetap melakukan bisa dikategorikan Penempatan PMI ilegal dan aparat penegak hukum dapat
bertindak. Maka harus diselesaikan terlebih dahulu proses yang saat ini masih berjalan di
pengadilan, dalam rangka menghormati Pengadilan sehingga memiliki kepastian hukum untuk
kepantingan bersama
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dari sisi persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan perwakilan RI di negara-negara penempatan, semuanya menyatakan siap.
Pemerintah memastikan kebijakan dan regulasi dari negara-negara yang akan dibuka juga telah
kondusif
Ringkasan
Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) M. Zainul Arifin, SH. MH
buka suara mengenai Pencabutan Permenaker No 151 tahun 2020 tentang Penghentian
Sementara PMI. Regulasi itu saat ini sedang diperkarakan, namun tiba-tiba Menaker Ida Fauziah
menerbitkan aturan baru yakni Permenaker No 294 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Zainul menegaskan, Kemenaker tidak serta merta langsung bisa melakukan proses penempatan
PMI. Sebab Permenaker 151 yang dijadikan objek sengketa di dalam gugatan di Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini masih dalam proses hukum di PTUN Jakarta.
126
