Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 128

PENGHENTIAN TKI DIGUGAT, MENAKER IDA LANGSUNG BUKA IZIN

              Jakarta, Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) M. Zainul Arifin,
              SH. MH buka suara mengenai Pencabutan Permenaker No 151 tahun 2020 tentang Penghentian
              Sementara PMI. Regulasi itu saat ini sedang diperkarakan, namun tiba-tiba Menaker Ida Fauziah
              menerbitkan aturan baru yakni Permenaker No 294 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada
              Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

              Zainul menegaskan, Kemenaker tidak serta merta langsung bisa melakukan proses penempatan
              PMI. Sebab Permenaker 151 yang dijadikan objek sengketa di dalam gugatan di Pengadilan
              Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini masih dalam proses hukum di PTUN Jakarta.

              Gugatan  diajukan  oleh  5  orang  PMI  yakni  Desi  Ratnasari  dan  kawan-kawannya,
              mengatasnamakan Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI).

              "FKPMI belum berpikir untuk mencabut gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta pada tanggal
              12 Juni yang lalu," ujarnya dalam keterangan persnya.

              Dikatakan, saat ini hukum acara sudah sampai  kepada Replik dan minggu depan tanggal 5
              Agustus 2020 agenda sidang Duplik dari Tergugat dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan Ida
              Fauziah.
              "Kita  ingin  melihat  seperti  apa  jawaban  Duplik  Menteri  dipersidangan  PTUN  Jakarta  terkait
              keputusan yg dibuat sendiri dan dicabut sendiri ditengah jalan sebelum putusan pengadilan
              PTUN," tandasnya.

              Dikatakan,  objek  sengketa  yang  dicabut  tidak  serta  merta  dapat  membatalkan  proses  yang
              sedang berlangsung. Dua hal ini merupakan dua sisi yang berbeda, kata dia.

              "Yang jelas Pemerintah maupun Swasta belum bisa melakukan Proses Penempatan PMI ke luar
              negeri  sebelum  ada  penetapan  pengadilan  PTUN  Jakarta,  jika  tetap  melakukan  bisa
              dikategorikan Penempatan PMI ilegal dan aparat penegak hukum dapat bertindak. Maka harus
              diselesaikan terlebih dahulu proses yang saat ini masih berjalan di pengadilan, dalam rangka
              menghormati  Pengadilan  sehingga  memiliki  kepastian  hukum  untuk  kepantingan  bersama,"
              bebernya.
              Asal tahu saja, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pintu 14 negara penempatan tenaga
              kerja Indonesia (TKI) di tengah pandemi covid-19. Negara tujuan tersebut akan disasar oleh
              88.973 TKI yang siap diberangkatkan.

              Mereka, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sudah melalui tahapan dan syarat untuk
              bekerja di luar negeri, mulai dari registrasi, pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan kesehatan,
              hingga visa.

              Ke-14 negara tersebut adalah Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Kuwait, Maladewa,
              Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.

              "Dari sisi persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di negara-
              negara  penempatan,  semuanya  menyatakan  siap.  Pemerintah  memastikan  kebijakan  dan
              regulasi dari negara-negara yang akan dibuka juga telah kondusif," jelasnya dalam konferensi
              pers di kantornya, Kamis (30/7), sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.







                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133