Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 147
sanksi skors, dan sanksi pencabutan izin. Tim inilah yang akan menilai sanksi mana yang tepat
untuk dijatuhkan ke pa da P3MI.
Apakah menunggu laporan dari BP2MI dahulu baru Kemnaker periksa dan cabut?
Terkait dugaan penempatan atau pengiriman PMI ilegal yang di lakukan oleh PT SKA, Kemnaker
akan menunggu laporan dari BP2MI untuk menetapkan tindak lanjutnya. Apabila PT SKA terbukti
melanggar atau melakukan proses penempatan secara ilegal, akan kami kenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada mekanisme lain dalam mem beri sanksi perusahaan penyalur tenaga migran
ilegal?
Penting untuk saya sampaikan juga terkait sanksi ini bahwa Pasal 2 ayat (2) Permenaker Nomor
7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, bahwa sanksi itu dapat
berdasarkan rekomendasi pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan,
rekomendasi BP2MI, dan laporan Atase Ketenagakerjaan/pejabat yang ditunjuk pada perwakilan
RI.
Berapa potensi ekonomi yang hilang akibat PMI ilegal?
Kami tidak dapat menghitung be rapa potensi ekonomi yang hilang se bagai akibat PMI ilegal,
karena tidak memiliki data jumlah PMI ilegal. Namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketika
menjabat sebagai Di rektur World Bank sempat mengatakan, uang hasil keringat para TKI
(Tenaga Kerja Indonesia) dipungut oleh lembaga keuangan pengirim remi tansi sebesar 15%.
Jadi, kalau sekarang remitansi ki ta Rp169 triliun pada tahun 2019, maka sekitar Rp25 triliun
sampai Rp30 triliun yang hilang sia-sia, dipungut oleh lembaga keuangan pengi riman uang TKI.
146
