Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 149
Ringkasan
Baru-baru ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali meng gerebek
calon PMI non-prose dural atau ilegal di Apar temen Bogor Icon, Gedung Alphine Lantai 12
Nomor 18, Bukit Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Kasus serupa sudah jamak terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sudah terdapat 200
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dicabut izinnya dari 318 P3MI
yang terdaftar.
PEKERJA MIGRAN ILEGAL RUGIKAN NEGARA
BANK DUNIA MENYEBUT, PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) MENCAPAI 9 JUTA JIWA.
NAMUN, HANYA 4,5 JUTA YANG DIAKUI NEGARA. SISANYA, DIENDUS SEBAGAI PMI ILEGAL.
PADA 2019, REMITANSI DARI PMI RESMI MENCAPAI RP169 TRILIUN. JUMUH REMITANSI YANG
HILANG, DIDUGA SAMA BESARNYA.
Baru-baru ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali meng gerebek
calon PMI non-prose dural atau ilegal di Apar temen Bogor Icon, Gedung Alphine Lantai 12
Nomor 18, Bukit Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Kasus serupa sudah jamak terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya.
Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sudah terdapat 200 Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dicabut izinnya dari 318 P3MI yang
terdaftar.
Berbagai alasan pencabutan surat izin P3MI, yaitu; atas 126 perusahaan yang tidak
menyesuaikan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 terkait pemenuhan deposito menjadi Rp1,5
miliar dan modal disetor Rp 5 miliar; terhadap 32 perusahaan yang tidak memperpanjang izin;
atas 15 perusahaan yang tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana; atas 14 perusahaan
menempatkan pekerja migran ke Arab Saudi saat penutupan; atas 9 perusahaan mundur
sebagai anggota P3MI; atas 3 perusahaan yang merekrut dan menempatkan secara non-
prosedural; dan atas 1 perusahaan kena kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, banyaknya PMI ilegal karena masih
adanya oknum yang mengiming-imingi calon pekerja dengan penempatan secara non-
prosedural. Selain itu, pencari kerja mudah tergiur dengan proses penempatan secara instan
dan banyak dari mereka yang belum mengetahui proses penempatan sesuai prosedur untuk
menjadi PMI. Adanya bantuan dana tinggalan untuk keluarga dan permintaan terhadap PMI di
luar negeri, juga menjadi faktor.
Padahal, berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker, seperti sosialisasi dan diseminasi informasi
mengenai penempatan dan pelindungan PMI secara prosedural, melibatkan aparatur
pemerintah desa, kabupaten/kota, serta lembaga swadaya masyarakat. Kemnaker juga
memperkuat kerja sama bilateral dengan negara tujuan penempatan melalui nota kesepahaman
dan banyak upaya lain.
Banyaknya PMI ilegal juga di sesalkan oleh Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis
Hidayah. Menurutnya, hal ini terjadi karena banyak pe nyalur mengambil untung dari pa ra
pekerja migran.
"Sebenarnya yang membuat mereka ilegal itu, kan bukan pekerja migrannya, tapi orang-orang
yang mencari untung dalam bisnis ini dan memanfaatkan posisi rentan pekerja migran," ujarnya
saat di hubungi GATRA.
148
