Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 146
Tindakan pengiriman PMI ilegal jelas merugikan negara. Apalagi jumlah PMI ilegal belum
dipetakan secara pasti. Padahal, remitansi dari PMI 2019 mencapai Rp 169 tri liun. Berikut
paparan tertulis Ida terkait penanganan pekerja migran ilegal kepada Wartawan GATRA, Ryan
Puspa Bangsa:
Apa penyebab utama masih maraknya PMI ilegal?
Terdapat beberapa penyebab tim bulnya PMI ilegal atau non-prosedural, antara lain masih
banyaknya pencari kerja yang belum mengetahui proses penempatan yang sesuai prosedur
untuk menjadi PMI. Sementara beberapa negara tujuan penempatan, mempermudah masuknya
tenaga kerja asing dengan kemudahan konversi visa kunjungan ke visa kerja.
Lalu, belum optimalnya pelayanan penempatan di beberapa daerah yang sesuai dengan UU
Nomor 18 Ta hun 2017 tentang Pelindungan PMI, oknum yang membujuk dengan iming-iming
atau memfasilitasi penempatan secara non-prosedural, pencari kerja mudah tergiur proses pe
nempatan secara instan, bantuan dana tinggalan untuk keluarga, dan ada nya demand PMI di
luar negeri.
Bagaimana membendungnya?
Melalui sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai penempatan dan perlindungan PMI secara
prosedural yang dilakukan di beberapa daerah kantong PMI dengan melibatkan aparatur
pemerintah desa, kabupaten/kota, serta lembaga swadaya masyarakat, memperkuat kerja sama
bilateral dengan negara tujuan penempatan melalui MoU, mendorong pembentukan Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA), dan membentuk Desa Migran Produktif (Des migratif).
Kemnaker sudah membentuk Satgas Pelindungan bagi PMI. Siapa saja anggotanya?
Satgas Pelindungan PMI ada di 22 lokasi embarkasi. Ke anggotaan satgas mencakup Dinas
Tenaga Kerja, BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, Duk capil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas
Perhubungan. Adapun di tingkat pusat beranggotakan Kemnaker dan BP2MI, yang mana pada
tahun 2021 ke anggotaan akan diper luas dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait
lainnya.
Apa tindakan Kemnaker terhadap maraknya pengiriman PMI ilegal?
Dalam menangani penempatan PMI Ilegal, Kemnaker juga melakukan tindakan pemberian
sanksi administratif kepada P3MI yang melakukan tindakan penempatan atau pengiriman PMI
secara ilegal, serta melakukan koordinasi secara inten sif dengan Kepolisian RI jika ter jadi
penempatan dilakukan oleh per orangan atau terjadi pelanggaran yang menimbulkan sanksi
pidana bagi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia).
Bagaimana mendeteksi penyalur bodong tanpa izin?
Biasanya berdasarkan laporan mas yarakat dan berdasarkan adanya kasus atau permasalahan
PMI di luar negeri. Apabila pelaku penempatan se cara non-prosedural terungkap dari dua hal
tersebut, maka Kemnaker akan melakukan koordinasi dengan Ke polisian RI, khususnya
Bareskrim.
Jika ada perusahaan terdaftar dan memiliki izin, tetapi diduga terlibat dalam
pengiriman PMI ilegal, seperti yang baru saja di gerebek, PT Sentosa Karya Aditama
(SKA), bagaimana tindak lanjut Kemnaker?
PT Sentosa Karya Aditama adalah salah satu P3MI yang terdaftar di database kami. Namun
demikian, pencabutan izin P3MI mempunyai mekanisme dan dilaksanakan oleh tim yang
dibentuk. Sanksi itu sendiri juga ada tahapannya, yaitu dimulai dari sanksi peringatan tertulis,
145
