Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Judul RUU Cipta Kerja adalah Jalan Tengah yang Adil bagi Semua Pihak
Nama Media wartaekonomi.co.id

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read297412/ruu-cipta-kerja-adalah-
jalan-tengah-yang-adil-bagi-semua-pihak
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-07-31 11:25:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai bisa menjadi solusi
atas permasalahan ketenagakerjaan terutama terkait pengangguran sebagai dampak dari
pandemi virus Corona (Covid-19). Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan,
permasalahan ketenagakerjaan terutama terkait pengangguran sebenarnya sudah lama terjadi.
Salah satu solusi atas masalah pengangguran ini adalah perluasan kesempatan kerja.

RUU CIPTA KERJA ADALAH JALAN TENGAH YANG ADIL BAGI SEMUA PIHAK

Pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imansyah
menyatakan RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mengatasi masalah perekonomian nasional.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan tengah bagi semua pihak.

"Intinya kita membuat peraturan atau hukum UU itu untuk kepentingan bersama," ujar Handry
saat dihubungi.

Handry mengatakan polemik yang timbul akibat pembahasan RUU Cipta Kerja harus dihindari.
Semua pihak seharusnya mengedepankan negosiasi agar tujuan utama dari RUU Cipta Kerja
bisa terwujud.

Hendry menyebut salah satu manfaat dari RUU Cipta Kerja adalah dapat mengundang investasi.
Dia berkata investasi yang masuk ke dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja baru.

Selama ini, dia juga berkata regulasi terkait investasi terlalu kaku. Hal itu mengakibatkan
investor memilih negara lain untuk berinvestasi.

Berdasarkan data, dia menyebut Indonesia tidak masuk urutan atas sebagai negara di ASEAN
yang menjadi pilihan investasi. Indonesia berada di bawah negara seperti Thailand, Filipina,
Singapura, dan Vietnam.

"Jadi kalau Indonesia tidak memberikan aturan yang baik bagi investasi atau ketenagakerjaan,
ya tamat. Kita tidak bisa terlalu kaku," ujarnya.

140