Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 229

Ida menjelaskan, pembukaan kembali penempatan PMI ke-14 negara akan dilakukan secara
              bertahap. Penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru diprioritaskan bagi calon PMI yang telah
              memiliki visa.

              Selanjutnya, diprioritaskan bagi calon PMI yang telah terdaftar di SISKOP2MI, serta calon PMI
              oleh Perusahaan Penempatan  Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) yang telah memiliki Surat Izin
              Perekrutan  Pekerja Migran  Indonesia (SIP2MI).

              Menaker menegaskan, pembukaan penempatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, calon PMI
              tidak boleh dibebankan biaya karena adanya penerapan protokol kesehatan.

              Begitu pula, saat penerapan kebijakan protokol kesehatan ketika PMI tiba dan berada di negara
              tujuan penempatan. Maka dari itu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero disebutkan akan
              menanggung biaya tes Covid-19.

              "BNI yang siap menanggung biaya protokol kesehatan berupa tes PCR di Tanah Air," katanya.
              Ida  juga  mengusulkan  kepada  Menteri  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan
              Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Kesehatan untuk menganggarkan biaya tes covid bagi
              PMI di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

              "Saya juga sudah bertemu dengan Pak Menko PMK dan Pak Menkes, kiranya bisa dialokasikan
              anggaran  yang  ada  di  Gugus  Tugas.  Prinsipnya  adalah  tidak  dibebankan  kepada  PMI  kita
              memenuhi protokol kesehatan," ujarnya.

              Terdapat 14 negara yang membuka pintu bagi PMI untuk bekerja. Namun, ada beberapa negara
              hanya mempekerjakan untuk sektor atau jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Adapun ke-
              14 negara itu meliputi:  1. Aljazair, sektor atau jenis pekerjaan konstruksi.

              2. Australia, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.

              3. Hong Kong, sektor atau jenis pekerjaan domestik.

              4. Korea Selatan, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.

              5. Kuwait, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.

              6. Maladewa, sektor atau jenis pekerjaan rumah sakit (hospitality).

              7. Nigeria, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.

              8. Uni Emirat Arab, sektor atau jenis pekerjaan rumah sakit (hospitality).

              9. Polandia, semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.
              10. Qatar, sektor atau jenis pekerjaan minyak dan gas (migas).

              11. Taiwan, semua sektor.

              12. Turki, sektor atau jenis pekerjaan rumah sakit (hospitality).

              13. Zambia, sektor atau jenis pekerjaan pertambangan.

              14. Zimbabwe, sektor atau jenis pekerjaan pertambangan.






                                                           228
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234