Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 268
"Tentang gaji dan tunjangan, saya hanya bisa berharap semoga tidak sebesar sebagaimana
yang kita dengar. Ada baiknya kita semua berempati sangat besar kepada masyarakat yang
terdampak pandemi," ujar Mufida, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (30/7/2020).
Mufida justru meminta pemerintah untuk fokus mengalokasikan dana kepada pihak-pihak yang
lebih membutuhkan, seperti halnya pekerja yang terdampak pandemi.
" Sebaiknya pemerintah fokus mengalokasikan dana untuk pemberian manfaat yang lebih besar
kepada pekerja yang terdampak pandemi yang terus meningkat dari hari ke hari, baik formal
dan informal," kata dia.
Hendaknya, kata dia, hal tersebut menjadi keprihatinan pemerintah dan pengelola program
Kartu Prakerja. Lebih lanjut, politikus PKS tersebut meminta pengelolaan program Kartu Prakerja
sendiri haruslah transparan dan akuntabel. Dengan begitu, manfaat dari program tersebut dapat
dirasakan oleh masyarakat.
"Manfaat yang diharapkan bisa diberikan kepada peserta adalah stimulus dana untuk usaha
para peserta dan jaringan pengaman untuk kehidupan sehari-hari selama beberapa bulan ke
depan. Selain itu pelatihan dan registrasi harus yang mudah diakses oleh peserta dan
disesuaikan kebutuhan di masa pandemi, khususnya di daerah-daerah," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden nomor
81 tahun 2020. Perpres tersebut mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi direktur eksekutif
dan direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja. Dalam pasal 1 Perpres tersebut
direktur eksekutif dan direktur program kartu Pra-Kerja mendapatkan hak keuangan, fasilitas
biaya perjalanan dinas, dan fasilitas jaminan sosial.
"Hak keuangan bagi direktur eksekutif dan direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.
Besaran gaji direktur eksekutif mencapai Rp 77,5 juta sementara direktur besaran gajinya mulai
dari tertinggi Rp 62 juta dan terendah Rp 47 juta. Besaran gaji manajemen pelaksana Program
Kartu Pra Kerja dijabarkan pada Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut.
Adapun bunyinya: (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Direktur
Eksekutif sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); b. Direktur
Operasi sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah); c. Direktur Teknologi sebesar
Rp58.0OO.O00,00 (lima puluh delapan juta rupiah); d. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan
Pengembangan Ekosistem sebesar Rp54.250.00O,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah); e. Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47.000.000,00 (empat
puluh tujuh juta rupiah); dan f. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebesar
Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
Besaran hak keuangan atau gaji tersebut telah dipotong pajak alias bersih. Pajak hak keuangan
dibebankan pada Sekretariat Komite.
Sementara itu fasilitas perjalanan dinas direktur eksekutif diberikan setara dengan biaya
perjalanan dinas jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Fasilitas perjalanan dinas bagi direktur setara
dengan biaya perjalanan dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Peraturan Presiden tersebut mulai berlaku sejak diundangkan. Perpres ditetapkan Presiden pada
20 Juli 2020..
267
