Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 337
aturan ini, maka pemerintah resmi membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia,
setelah sebelumnya sempat terhenti sementara akibat pandemi covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, hal ini guna mendukung percepatan
pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah
membuka tenaga kerja asing.
"Maka kami memandang perlu untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran
Indonesia untuk dapat bekerja kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap
mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran serta protokol kesehatan," kata
Ida dalam video konferensi, Kamis (30/7).
Dia menjelaskan, bagi pemerintah tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera
menarik Permenaker 151/2020. Terlebih lagi, semua pihak-pihak terkait sudah siap untuk
membuka kesempatan bagi pekerja migran.
"Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan
pembukaan kembali," imbuhnya.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah yang merupakan kantor penyalur tenaga migran. Diantaranya termasuk kesiapan
pemerintah daerah untuk penempatan tenaga kerja migran di masa adaptasi kebiasaan baru
(ABK). Setelah semuanya dipastikan siap, Ida menyebutkan segera dilakukan pembukan
setelahnya.
1 dari 1 halaman Sebabkan Pengangguran Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) mendorong Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mencabut moratorium
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) di masa pandemi Covid-19. Pencabutan moratorium
ini diyakini dapat menambah penerimaan negara hingga Rp5,7 triliun.
Diketahui, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelindungan bagi seluruh
PMI baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta upaya pencegahan penyebaran
wabah virus Covid-19.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, seharusnya moratorium PMI segera dicabut dalam
waktu dekat untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, pemerintah Indonesia telah
memberlakukan relaksasi bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk kembali bekerja di Indonesia di
masa pandemi Covid-19.
"Semestinya relaksasi juga ke dalam. Jadi, kebijakan relaksasi ke dalam harus disertai dengan
relaksasi ke luar kan?" kata Benny dalam diskusi virtual via Facebook BNPB, Minggu (28/6).
Reporter: Pipit Ika Ramadhani Sumber: Liputan6.com [azz].
336
