Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Hal tersebut diungkapkan Direktur Program Yayasan Plan International Indonesia Romatio
Wulandari dalam diskusi nasional tentang "Perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan dari
Pandemi COVID-19 dan Perdagangan Orang" pada Kamis (30/7).

PLAN INDONESIA SERUKAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL DARI KERJA PAKSA
Hari Menentang Perdagangan Manusia Sedunia mengingatkan kita akan perlunya bekerja secara
kolaboratif untuk mengakhiri perbudakan modern ini termasuk praktik pekerja anak di industri
perikanan Jakarta - Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menyerukan
pelindungan awak kapal perikanan dari kerja paksa dan perdagangan orang di masa pandemi
COVID-19.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Program Yayasan Plan International Indonesia Romatio
Wulandari dalam diskusi nasional tentang "Perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan dari
Pandemi COVID-19 dan Perdagangan Orang" pada Kamis (30/7).

Laporan FAO: Fish to 2030 memproyeksikan bahwa produksi ikan global akan naik menjadi 187
juta ton pada tahun 2030 sehingga permintaan tenaga kerja AKP akan meningkat.

Romatio mengatakan bertambahnya permintaan dan berkurangnya pasokan sumber daya ikan
menyebabkan kapal semakin menjauhi daratan dan bertahan di tengah laut dalam waktu yang
lama. Akibatnya, praktik eksploitatif pun sangat mungkin terjadi, seperti kerja paksa dan
perdagangan orang pada AKP.

"Hari Menentang Perdagangan Manusia Sedunia mengingatkan kita akan perlunya bekerja
secara kolaboratif untuk mengakhiri perbudakan modern ini termasuk praktik pekerja anak di
industri perikanan," kata Romatio Wulandari.

Perdagangan manusia mempengaruhi setiap negara di dunia, baik sebagai negara asal, transit
atau tujuan bahkan kombinasi dari ketiganya.

Implikasi pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan peningkatan perdagangan manusia di
laut karena memicu ketidakpastian ekonomi bagi para AKP, kata dia Saat ini, pemerintah
Indonesia sedang dalam proses meratifikasi Konvesi ILO tentang Kerja di Bidang Penangkapan
Ikan No. 188/2007.

"Kerangka peraturan ini akan menjadi dasar kami untuk menegakkan hukum terhadap
pelanggaran hak-hak dasar pekerja ikan di Indonesia, yang terjadi di dalam negeri dan di luar
negeri. Diharapkan untuk mendorong sinergi yang lebih baik di antara lembaga kementerian
dalam menyelaraskan peraturan dan menerapkan prosedur standar perekrutan pekerja ikan,
sebelum keberangkatan, penempatan, tempat kerja dan sampai mereka kembali ke rumah."
jelas Basilio Dias Araujo, Kepala Tim Nasional untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan dan
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves.

Melalui proyek SAFE Seas, Plan Indonesia, didukung oleh USDOL, membentuk Safe Fishing
Alliance (SFA) untuk mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam industri
perikanan di antara sektor swasta dan pemerintah.
Di tingkat komunitas, SAFE Seas bermitra dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
dengan mendirikan dua Fishers' Center di Tegal, Jawa Tengah dan Bitung, Sulawesi, Utara.
Fishers' Center memastikan mekanisme pelaporan untuk para AKP relevan, mudah di akses dan
responsif.

333