Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

"Kalau dihitung secara ekonomi dari jumlah pekerja migran tersebut, potensi remitansi yang
dihasilkan cukup besar. Jadi gak ada alasan kalau pemerintah menunda-nunda (pembukaan
ini)," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020).

Siap berangkat yang dimaksudkan, yakni telah melalui rangkaian proses keberangkatan. Seperti
syarat untuk bekerja di luar negeri, mulai dari registrasi, pelatihan, uji kompetensi, pemeriksaan
kesehatan, memiliki visa, dan lainnya.

"Itu sudah ada 88 973 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sedianya akan berangkat
ke 22 negara penempatan," beber Ida.

Ida merincikan, berdasarkan data BP2MI jumlah remitansi pada 2019 mencapai Rp 160 triliun
dari 3.742.440 pekerja migran indonesia.

"Merujuk data tersebut, jika jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat itu
88.974 orang, maka akan berpotensi menghasilkan devisa sekitar Rp 3,8 triliun," kada dia.
Pembukaan ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan negara penempatan yang sudah
dapat menerima Pekerja Migran Idnonesia . Tahapan berdasarkan sektor pekerjaan, yakni
dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan terpapar covid-19, tahapan berdasarkan proses
penempaan, dan tahapan berdasarkan jenis pekerjaannya.
Sebelumnya, pemerintah resmi membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia. Hal
ini setelah penempatan pekerja migran sempat terhenti sementara akibat pandemi covid-19.

"Guna mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa
negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing, maka kami memandang perlu
untuk membuka kembali kesempatan bagi calon pekerja migran Indonesia untuk dapat bekerja
kembali di negara tujuan penempatan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-
hak pekerja migran serta protokol kesehatan," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
dalam video konferensi, Kamis (30/7/2020).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah yang merupakan kantor penyalur tenaga migran. Diantaranya termasuk kesiapan
pemerintah daerah untuk penempatan tenaga kerja migran di masa adaptasi kebiasaan baru
(ABK). Setelah semuanya dipastikan siap, Ida menyebutkan segera dilakukan pembukan
setelahnya.

Pembukan Kembali penempatan pekerja migran ini ditandai dengan dicabutnya Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No 151/2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja
migran indonesia.

"Bagi pemerintah, tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik
Permenaker 151/2020. Pemerintah melihatnya adalah kesiapan secara menyeluruh semua
pihak-pihak yang terkait," jelas Ida.

"Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada untungnya pemerintah untuk menahan-nahan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan itu. Setelah kita bisa pastikan semuanya siap, baru kita lakukan
pembukaan kembali," ulang Ida menegaskan..

329