Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 45

Ida menjelaskan tim teknis tripartit itu adalah tindak lanjut pertemuan 3 Juli 2020 yang dihadiri
              seluruh  pimpinan  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  dan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia
              (Apindo)  dan  pimpinan  serikat  pekerja/buruh.  Menurut  Ida,  tim  telah  bertemu  sedikitnya
              sembilan kali dalam kurun 8-23 Juli 2020.

              Ida mengakui ada dinamika dan perbedaan pendapat dalam pertemuan-pertemuan itu. Namun
              ia mengklaim dialog tetap berjalan kondusif dan patut dibanggakan.

              "Ini mencerminkan tidak ada kekangan dari pihak mana pun karena semua anggota diberikan
              kesempatan yang sama untuk berpendapat meskipun berbeda pandangan," ucap Ida.

              Menurut informasi yang dihimpun Tempo, ada sepuluh materi RUU omnibus law Cipta Kerja
              yang dibahas pasal demi pasal dalam tim teknis. Materi itu ialah bagian umum,  tenaga kerja
              asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat.

              Kemudian  pengubahan,  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  pesangon,  sanksi,  jaminan
              kehilangan pekerjaan, dan penghargaan lainnya. Ida mengakui tak semua materi yang dibahas
              mencapai kesepakatan. Namun ia berujar, terlepas dari sepaham atau tidak, semua anggota
              tim disebutnya memiliki komitmen dan niat sama untuk menyelesaikan pembahasan.

              Ida mengatakan pemerintah telah mencatat banyak masukan konstruktif selama pembahasan
              berlangsung. Menurut dia, pemerintah akan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan
              pandangan baik dari unsur pekerja/buruh, pengusaha, maupun pemerintah.

              Menteri    Ida  Fauziyah   menuturkan  akan  segera  melaporkan  hasil  pembahasan  tim tripartit
              kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. "Untuk kemudian diserahkan ke
              DPR untuk proses pembahasan berikutnya," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

              BUDIARTI UTAMI PUTRI   .








































                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50