Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 47
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA RAMPUNG DIBAHAS TIM TRIPARTIT DAN SIAP
DIBAWA KE DPR
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami , JAKARTA - Tim Tripartit yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah telah selesai membahas RUU Cipta Kerja
atau omnibus law klaster ketenagakerjaan.
Selanjutnya hasil tersebut akan dibawa ke DPR.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam keterangan
pers, Minggu (2/8/2020).
Ida mengatakan seluruh masukan dari tim Tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan
penyempunaan dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
"Hasil rumusan penyempurnaan ini akan segera disampaikan ke DPR," kata Ida Fauziyah dalam
keterangannya, Minggu (2/8/2020).
Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada Tim Tripartit yang telah bersama-sama
menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
Dikatakannya, tim secara intens terus berdialog selama hampir sebulan untuk membahas
subtansi RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan ini.
"Suasana yang kondusif juga mencerminkan kedewasaaan berpikir dan sikap yang arif dari
semua anggota Tim," kata Ida Fauziyah .
Pembentukan Tim Tripartit ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 3 Juli 2020 yang
dihadiri seluruh pimpinan Kadin/Apindo dan pimpinan Serikat pekerja/buruh.
Sedikitnya Tim Tripartit telah melakukan 9 (sembilan) kali pertemuan dalam kurun waktu waktu
dari tanggal 8 Juli s.d 23 Juli 2020.
Menaker Ida mengatakan pembahasan dan dialog yang dilakukan Tim Tripartit dilakukan dalam
suasana yang penuh keakraban.
Semua pihak bersepakat untuk bersama-sama mendalami dan melakukan pembahasan
substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja .
"Dinamika yang terjadi selama pertemuan tersebut, tentunya menjadi "warna" tersendiri bagi
seluruh anggota Tim. Dialog yang dinamis namun tetap kondusif, patut dibanggakan," kata Ida.
Dari hasil pembahasan Tim Tripartit, kata Menaker memang tidak semua materi yang dibahas
mencapai kesepahaman bersama.
Namun, perlu digarisbawahi bersama bahwa sepaham atau tidak, semua anggota tim
mempunyai komitmen dan niat yang sama untuk menyelesaikan pembahasan.
"Perbedaan pendapat adalah soal biasa dalam pembahasan. Ini mencerminkan tidak ada
kekangan dari pihak manapun karena semua anggota diberikan kesempatan yang sama untuk
berpendapat meskipun berbeda pandangan," katanya.
Menaker mengatakan pemerintah telah mencatat banyak masukan yang bersifat konstruktif
selama pembahasan tersebut berlangsung.
46
