Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 58

rumusan penyempurnaan ini akan segera disampaikan ke DPR," kata Menteri Ketenagakerjaan
              Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2020).

              Ida menjelaskan, pembentukan tim teknis yang terdiri dari unsur tripartit merupakan tindak
              lanjut dari pertemuan tanggal 3 Juli 2020 yang dihadiri seluruh pimpinan Kadin/Apindo dan
              pimpinan Serikat pekerja/buruh. Tim tersebut telah melakukan sembilan kali pertemuan sejak
              8 Juli sampai 23 Juli 2020.

              "Dinamika yang terjadi selama pertemuan tersebut, tentunya menjadi 'warna' tersendiri bagi
              seluruh anggota tim. Dialog yang dinamis namun tetap kondusif, patut dibanggakan," papar
              Ida.

              Ida  mengamini  dalam  pembahasan  draf  RUU  Cipta  Kerja  klaster  ketenagakerjaan  terdapat
              beberapa perbedaan pendapat. Namun, ia menegaskan, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah
              dan mencerminkan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sepadan dalam berpendapat,
              dan suasana perundingan tetap kondusif.

              Menteri kelahiran Mojokerto, Jawa Timur itu mengungkapkan tidak semua materi yang dibahas
              mencapai  kesepahaman  bersama.  Pemerintah  akan  mendalami  dan  mencermati  kembali
              masukan-masukan dari tim dan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan pandangan baik
              dari unsur pekerja/buruh, unsur pengusaha maupun unsur pemerintah.

              Di  samping  itu,  pendapat  dan  pandangan  yang  disampaikan  oleh  tim  akan  menjadi  bahan
              pertimbangan  pemerintah  dalam  menyampaikan  usulan  penyempurnaan  RUU  Cipta  Kerja
              Klaster Ketenagakerjaan.

              "Untuk selanjutnya saya selaku penerima amanat dari Menko Perekonomian maka kami akan
              menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dari tim
              tripartit  ini  kepada  Menko  Perekonomian.  Untuk  kemudian  diserahkan ke  DPR  untuk  proses
              pembahasan berikutnya," tuntas Ida.

              (ega/ega)



































                                                           57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63