Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2020
P. 105

PAHIT, MENAKER: KUALITAS NAKER INDONESIA DI BAWAH VIETNAM

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berusaha meningkatkan kualitas pembangunan
              ketenagakerjaan  (naker)  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  fakta  dan  data  yang
              mengungkapkan kualitas dari produktivitas tenaga kerja (naker) Indonesia ternyata masih cukup
              rendah, bahkan lebih rendah dari Vietnam dan beberapa negara berpenghasilan menengah ke
              bawah.  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengatakan,  produktivitas  tenaga
              kerja Indonesia selama ini secara kualitas masih di bawah banyak negara berpenghasilan rendah.
              Produktivitas tenaga kerja yang rendah ini bisa menjadi persoalan, bila ingin bersaing dengan
              negara lain.

              "Kalau produktivitas, pahit memang ngomong begini, data menunjukkan produktivitas tenaga
              kerja  Indonesia  masih  tertinggal.  Data  ILO,  tingkat  pertumbuhan  output  pekerja  kita  masih
              rendah, bahkan dibawah rata-rata negara berpendptan menengah ke bawah, seperti negara
              pesaing,  Vietnam,"  kata  Menaker  Ida,  dalam  acara  penghargaan  Indeks  Pembangunan
              Ketenagakerjaan 2020, Selasa (22/12).

              Dia juga mengungkapkan, ada survei yang dilakukan ke pelaku usaha Indonesia, menunjukkan
              mayoritas responden mengatakan upah minimum yang ditetapkan di Indonesia tidak sepadan
              dengan  produktivitas  yang  dihasilkan  oleh  pekerja.  Semua  data  ini,  menunjukkan  besarnya
              tantangan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Padahal, kata dia, selama
              ini Indonesia disebut menikmati bonus demografi, di mana akan dirasakan puncaknya mulai 2020
              hingga 2030 mendatang. Puncak bonus demografi ini, disebut masa di mana struktur penduduk
              Indonesia sebagian besar akan diisi oleh warga berusia muda 20-39 tahun.

              Sayangnya, kata dia, alih-alih satu dekade ke depan harusnya menikmati perubahan demografi,
              kini bangsa Indonesia menghadapi dampak pandemi. Data tenaga kerja Indonesia menunjukkan
              saat ini ada 203 juta penduduk usia kerja dan 138 juta angkatan kerja. Kemudian setiap tahun
              setidaknya ada 2-2,5 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar kerja.

              Namun,  adanya  pandemi  Covid-19  telah  menyebabkan  turbulensi  kepada  ekonomi  dan
              berdampak  ke  tenaga  kerja.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  agustus  2020  ada  9,7  juta
              pengangguran dengan angka jadi 7,07 persen. Dimana ada peningkatan yg cukup signifikan
              akibat pandemi, dengan mengikuti standar ILO terkait dampak pandemi terhdap hilangnya jam
              kerja, terdpt 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi.

              "Rinciannya,  tambahan  pengangguran  karena  Covid-19  sebanyak  2,56  juta  orang,  bukan
              angkatan kerja karena covid 0,76 juta orang, tidak kerja akibat covid 1,77 juta orang, dan yang
              kerja dengan pengurangan jam kerja 24,03 juta orang" paparnya.

              Kalau berdasarkan data tersebut, terlihat salah satu yang paling dibutuhkan pemulihan ekonomi
              adalah penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya prediksi ekonomi Indonesia
              akan tumbuh positif pada tahun depan, maka diharapkan juga akan tercipta lapangan kerja baru
              untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

              Di tengah besarnya kebutuhan penciptaan lapangan kerja, Indonesia hadapi tantangan iklim
              penciptaan  lapangan  kerja  baru  masih  belum  bersahabat.  Data  menunjukkan,  peringkat
              kemudahan berusaha di Indonesia peringkat 73.

              "Bahkan, kalau dilihat lebih detail dalam indeks tersebut misalnya peringkat mendirikan usaha di
              Indonesia masih 40, jauh di bawah negara-negara tetangga kita," ujarnya.

              Karena  itu,  menurut  Menaker,  dibutuhkan  sebuah  regulasi  yang  dapat  melakukan  reformasi
              struktural dan mempercepat transformasi ekonomi untuk merespons semua tantangan tersebut.
              Sehingga, Indonesia bisa segera memulihkan ekonomi lebih cepat.


                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110